Jateng

Jamin Keamanan Pangan, Gubernur Ahmad Luthfi Minta Pengawasan MBG Diperketat

×

Jamin Keamanan Pangan, Gubernur Ahmad Luthfi Minta Pengawasan MBG Diperketat

Sebarkan artikel ini
MBG
Ahmad Luthfi saat rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di di GOR Jatidiri, Kota Semarang pada Senin, 6 Oktober 2025. (Foto: Humas Pemprov Jateng).

SEMARANG, beritajateng.tv – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta agar memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), guna memastikan keamanan pangan di wilayahnya.

Ia menegaskan, keamanan pangan tidak boleh ditawar. Oleh karena itu, ia meminta seluruh dapur penyedia MBG memperketat proses pengolahan, kebersihan, dan pengawasan makanan, supaya kejadian keracunan makanan tidak terulang.

“Harapannya, kejadian-kejadian (keracunan) kemarin tidak terulang kembali. Ini program struktural, sehingga harus kita laksanakan,” tegas Luthfi saat rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di di GOR Jatidiri, Kota Semarang pada Senin, 6 Oktober 2025.

Terdapat 4.000 peserta yang hadir dalam kegiatan ini, terdiri dari mitra SPPG, ahli gizi, bupati dan wali kota, instansi terkait di lingkungan Provinsi Jateng.

BACA JUGA: Guru Jadi Penanggung Jawab MBG, Efektif atau Justru Membebani

Menurut Luthfi, seluruh kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan berkelanjutan.

“Jangan ada kepala daerah yang apatis. SPPG yang sudah ada harus terbuka untuk dicek, minimal bupatinya atau ibu-ibu PKK meninjau langsung. Harus ada keterbukaan dan koordinasi dengan Satgas MBG,” ujarnya.

Pengawasan MBG

Luthfi menyebut, saat ini di Jawa Tengah telah beroperasi 1.596 SPPG. Angka ini ditargetkan terus bertambah hingga akhir tahun. Ia menegaskan, pengawasan harus menyeluruh mulai dari dapur, distribusi makanan, hingga pengelolaan limbah.

“SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun. Termasuk kalau ada kasus, harus ada quick response (respon cepat), agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat,” katanya.

Ia juga meminta Dinas Kesehatan memperketat verifikasi lapangan dan memastikan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Ini bukan sekadar formalitas. Surat itu harus berbarengan dengan inspeksi nyata di lapangan. Kalau perlu buat posko 24 jam untuk pengawasan distribusi MBG,” ujarnya.

Simak berbagai berita dan artikel pilihan lainnya lewat WhatsApp Channel beritajateng.tv dengan klik tombol berikut:
Gabung ke Saluran

Tinggalkan Balasan