SEMARANG, beritajateng.tv – Proses islah atau rekonsiliasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pasca-Muktamar ke-10 rupanya tak berlangsung mudah.
Sekretaris Jenderal DPP PPP yang baru terpilih, Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin, mengungkap adanya negosiasi panjang antara dua kubu sebelum akhirnya tercapai kesepakatan damai.
Ia menyebut, baik kubu Muhammad Mardiono maupun Agus Suparmanto sempat sama-sama mengklaim kemenangan berdasarkan data internal masing-masing. Hal itu Gus Yasin ungkap saat beritajateng.tv jumpai di kediamannya di BSB City, Kota Semarang, Selasa, 7 Oktober 2025 malam.
“Jadi sebelum islah itu kan ada data-data ya, yang keduanya bisa mengklaim kemenangannya, tapi ya kami tidak bicara lagi kepada yang belakang. Kami bicara bagaimana setelah Muktamar ke-10 ini bisa semuanya ini membawa PPP kembali ke Senayan, itu yang paling utama,” ujar Gus Yasin.
Gus Yasin menuturkan, komunikasi intensif dilakukan pihaknya dengan pengurus DPW dan DPC PPP untuk memastikan seluruh kader menerima hasil islah.
Menurut pengakuannya, mayoritas kader PPP di daerah kini sudah bisa menerima keputusan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum RI tersebut.
“Kalau kemarin-kemarin sih, setelah kami jelaskan kepada DPW, DPC yang sudah komunikasi dengan kami, alhamdulillah bisa menerima semuanya ini,” katanya.
Tepis ada isu kader PPP tolak hasil islah
Pihaknya pun menepis adanya isu kader yang masih menolak hasil islah. “Saya rasa sudah enggak ada [yang menolak islah]. Ya, sementara ini enggak ada yang kami temui,” tegas Gus Yasin.
Menurut Gus Yasin, proses islah justru dilakukan dengan mengacu pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Salah satu bentuk tindak lanjutnya, kata dia, adalah penyesuaian struktur DPP PPP agar seluruh pihak terakomodasi.
“Islah ini kemarin kami terangkan kepada kawan-kawan juga bahwa AD/ART ini yang menjadi acuan untuk bagaimana pengurus yang baru ini bisa diakomodir semuanya. Maka dari sini inilah bentuk dari islah itu,” jelasnya.
Ia menambahkan, setelah terbitnya SK Menteri Hukum RI, DPP PPP langsung menyiapkan langkah koreksi terhadap AD/ART partai. Langkah ini dilakukan agar seluruh unsur kepengurusan, baik DPP demisioner, DPW, maupun DPC, bisa memahami mekanisme baru hasil islah.
BACA JUGA: Sekretaris PPP Kabupaten Semarang Tanggapi Soal Muktamar X, Tepis Klaim Sepihak Kubu Mardiono
“Ya setelah SK itu keluar, salah satu yang kami lakukan adalah mengoreksi AD/ART itu dan nanti akan kami sampaikan kepada kawan-kawan, baik itu di pengurus DPP yang demisioner, kepada pengurus DPW dan di DPC,” terang dia.
Ia menegaskan, untuk sementara waktu tidak akan ada pergantian struktur sampai proses perbaikan kepengurusan di DPP selesai dilakukan.
