Jateng

Genjot Pendapatan Daerah, Pemkab dan Kejari Kabupaten Semarang Petakan Piutang PBB-P2

×

Genjot Pendapatan Daerah, Pemkab dan Kejari Kabupaten Semarang Petakan Piutang PBB-P2

Sebarkan artikel ini
PBB-P2
Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, di Gedung DPRD Kabupaten Semarang, Ungaran, Selasa, 17 November 2026. (Bowo Pribadi/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Semarang mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan pelunasan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Langkah ini ԁitempuh melalui pemetaan komprehensif terhadap berbagai persoalan piutang pajak di lapangan.

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menjelaskan, akumulasi piutang PBB-P2 saat ini tergolong cukup besar. Karena itu, penanganannya membutuhkan sinergi erat dengan aparat penegak hukum.

“Karena piutangnya cukup besar, kami bersama Kejari memetakan berbagai persoalan di lapangan,” ungkap Ngesti di Gedung DPRD Kabupaten Semarang, Ungaran, Selasa, 17 November 2026.

Dalam proses inventarisasi, Pemkab menemukan sejumlah kendala klasik. Di antaranya adalah terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ganda, serta status obyek pajak limpahan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Salatiga sejak 2013 silam.

Terkait potensi penghapusan piutang pada kasus-kasus tertentu, Bupati menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa ԁiambil sembarangan. Langkah itu memerlukan konsultasi mendalam dengan pimpinan DPRD serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, Pemkab juga menyisir aset-aset yang pemiliknya berdomisili di luar daerah, seperti di Jakarta, namun memiliki objek pajak di Kabupaten Semarang. “Inventarisasi ini akan kami koordinasikan langsung dengan aparat pemerintah desa, kelurahan, hingga kecamatan,” imbuhnya.

BACA JUGA: Rp603 Miliar Masih Harus Dikejar, Ini Strategi Bapenda Semarang Genjot Pajak Daerah

Sikap Tegas untuk Wajib Pajak Mampu

Dalam penagihan, Pemkab Semarang akan menerapkan pendekatan persuasif sekaligus tegas. Bagi wajib pajak kategori mampu namun membandel, Pemkab bersama Kejari akan mengambil langkah-langkah penegakan hukum tertentu.

Kendati demikian, rasa keadilan tetap ԁikedepankan bagi warga kurang mampu. Kebijakan keringanan atau pemutihan akan ԁipertimbangkan bagi warga yang menunggak pajak akibat kondisi tertentu, seperti gagal panen atau menjadi korban bencana alam.

“Nanti akan kami pilah-pilah,” tegas Bupati.