Politik

Masa Depan Politik Gibran Usai Mundur dari Kursi Wapres, Adi Prayitno Soroti 3 Hambatan Menuju Pilpres 2029

×

Masa Depan Politik Gibran Usai Mundur dari Kursi Wapres, Adi Prayitno Soroti 3 Hambatan Menuju Pilpres 2029

Sebarkan artikel ini
Gibran 2029 | pengganti Gibran | Gibran Mundur Wapres, Bagaimana Nasib Geng Solo? Pengamat: Bisa Habis, Bisa Makin Besar
Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keputusannya mundur dari Wakil Presiden. (Foto: Instagram/Gibran Rakabuming Raka)

SEMARANG, beritajateng.tv – Masa depan politik Gibran Rakabuming Raka setelah mundur dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi sorotan. Peluang Gibran kembali bertarung dalam Pilpres 2029 ԁinilai masih menghadapi sejumlah tantangan.

Pengamat politik Adi Prayitno mengulas persoalan tersebut melalui video berjudul “Masa Depan Gibran di Dunia Politik Kini Jadi Tanda Tanya Besar” pada kanal YouTube Adi Prayitno Official, Minggu, 15 November 2026.

Menurut Adi, terdapat dua pandangan berbeda mengenai perjalanan politik putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Sebagian kalangan menilai kekuatan politik Gibran berpotensi melemah setelah tidak lagi menjabat wakil presiden. Apalagi, saat ini ayahnya juga tidak lagi berada dalam lingkaran kekuasaan pemerintahan.

Namun, kelompok lain justru melihat pengunduran diri tersebut berpotensi mendatangkan simpati publik. Adi mencontohkan peningkatan jumlah pengikut akun Instagram Gibran sebagai salah satu fenomena yang ramai ԁiperbincangkan.

Meski demikian, Adi mengingatkan bahwa popularitas pada media sosial belum tentu berbanding lurus dengan kekuatan politik dalam kontestasi pemilu.

Ada tiga persoalan utama yang menurutnya perlu menjadi perhatian Gibran apabila ingin kembali mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden pada 2029.

BACA JUGA: Hersubeno Arief Ungkap 2 Kandidat Pengganti Gibran, Prabowo Disebut Prioritaskan Loyalitas Kader Gerindra

1. Gibran Harus Mendapatkan Dukungan Partai Politik

Adi menjelaskan, secara konstitusional setiap warga negara mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Hak tersebut mencakup jabatan presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, hingga wali kota.

Namun, pencalonan presiden dan wakil presiden juga harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengacu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasangan calon presiden dan wakil presiden ԁiusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

Karena itu, Gibran membutuhkan kendaraan politik untuk mendapatkan tiket pencalonan pada Pilpres 2029.

Adi juga menyoroti wacana perubahan aturan pencalonan yang sempat muncul dalam pembahasan di DPR. Salah satu gagasannya mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden harus mendapatkan dukungan minimal dua fraksi.