SEMARANG, beritajateng.nntv – Komisi X DPR RI menanggapi wacana kebijakan kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro menilai wacana tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Terutama terkait skema pembiayaan dan dampaknya terhadap keberlangsungan perguruan tinggi swasta (PTS).
Agung mengatakan, kebijakan pembebasan biaya kuliah perlu lebih jelas melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Menurutnya, pemerintah perlu memiliki peta jalan yang jelas agar pelaksanaan program tersebut berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Jangan sampai menimbulkan dampak yang merugikan pengelola perguruan tinggi swasta. Kebijakan pendidikan gratis ini juga harus tetap menjunjung tinggi mutu pendidikan,” kata Agung saat kunjungan kerja Komisi X DPR RI di LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah, Jumat, 20 November 2026.
Dia menilai, niat pemerintah memberikan akses pendidikan tinggi secara gratis merupakan kebijakan yang baik. Akan tetapi, implementasinya perlu mempertimbangkan kondisi perguruan tinggi negeri (PTN), maupun PTS yang selama ini turut berperan menampung mahasiswa.
Agung mengatakan, persoalan pembiayaan pendidikan tinggi juga berkaitan dengan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN. Pemerintah memiliki kewajiban mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN yang harus dibagi untuk berbagai jenjang pendidikan.
BACA JUGA: Tukin Tak Kunjung Dibayar hingga Dampak Efisiensi, Pengamat Khawatir Nasib Perguruan Tinggi
Dia mencontohkan, dengan APBN 2027 yang nilainya lebih dari Rp4.000 triliun, alokasi 20 persen anggaran pendidikan seharusnya mencapai sekitar Rp800 triliun.
“Harus bagi rata mulai dari Dikdasmen sampai Dikti Saintek. Nah, inilah nanti yang akan kami godok dan bagaimana agar penggunaan mandatory spending 20 persen ini bermanfaat untuk kemajuan mutu pendidikan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah, Aisyah Endah Palupi, mengatakan, wacana kuliah gratis masih dalam tahap pengkajian oleh kementerian terkait.
Menurutnya, meskipun program tersebut telah menjadi salah satu komitmen pemerintah, kebutuhan anggaran dan mekanisme pelaksanaannya masih perlu perhitungan lebih lanjut.





