Politik

Partai Koalisi Kompak tak Ajukan Nama Cawapres, Pengamat Undip: Supaya Tidak Terjadi Iri

×

Partai Koalisi Kompak tak Ajukan Nama Cawapres, Pengamat Undip: Supaya Tidak Terjadi Iri

Sebarkan artikel ini
Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro, Prof. Teguh Yuwono saat ditemui di FISIP Undip, Rabu, 18 November 2026. (Yuni Esa Anugrah/beritajateng.tv)
Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro, Prof. Teguh Yuwono saat ditemui di FISIP Undip, Rabu, 18 November 2026. (Yuni Esa Anugrah/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Tidak adanya partai politik pengusung pemerintah yang mengajukan nama calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam dinamika politik nasional.

Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro (Undio), Prof. Teguh Yuwono, menilai terdapat sejumlah alasan mengapa partai-partai koalisi memilih tidak mengusulkan kandidat secara langsung kepada presiden.

Menurutnya, salah satu faktor utama adalah posisi Partai Gerindra sebagai pemimpin koalisi pemerintahan. Dengan menyerahkan penentuan calon kepada Prabowo, partai-partai lain dapat menghindari potensi kecemburuan politik.

“Supaya tidak terjadi iri di antara mereka, merasa ditinggal atau merasa tidak diikutkan. Akhirnya diserahkan kepada Partai Gerindra, di mana presiden menjadi pimpinan koalisi,” kata Teguh saat beritajateng.tv temui di FISIP Undip, Rabu, 18 November 2026.

Dia bilang, mekanisme tersebut juga berpotensi memperkuat hubungan antarpartai pendukung pemerintah. Dia menilai, tidak ada partai yang merasa memiliki posisi lebih utamakan berbanding anggota koalisi lainnya.

BACA JUGA: Tak Usulkan Nama Pengganti Gibran, Fraksi Gerindra Jateng: Apapun Keputusan Prabowo Kami Dukung

Selain itu, penentuan calon dari Gerindra dia nilai dapat meminimalkan potensi konflik kepentingan di internal koalisi. Teguh menyebut, sikap tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas politik di tingkat elite.

“Partai politik itu lebih kepada respek terhadap konstitusi, presiden, sistem kenegaraan kita. Presiden adalah kepala negara yang punya hak prerogatif terhadap calon wakil presiden dan menteri-menteri,” katanya.

Teguh menilai, keputusan partai koalisi yang tidak mengusulkan nama sebagai strategi untuk menghindari risiko politik menjelang Pemilu 2029.

BACA JUGA: Proses Pemakzulan Gibran di DPR Tak Berlanjut, Hersubeno Arief Soroti Dugaan Kompromi Politik

Menurut Teguh, anggapan bahwa partai pengusul calon wakil presiden akan kehilangan elektabilitas atau mendapat beban politik pada kontestasi mendatang masih sebatas spekulasi.

Prabowo Dinilai Pegang Kendali Penentuan Wapres

Lebih lanjut, Guru Besar Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Undip itu menilai pengisian kursi wakil presiden menjadi momentum penting bagi Prabowo untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan.