Pendidikan

Tantangan Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Tengah, Minim Dosen Gelar Doktor hingga Mahalnya Biaya Akreditasi

×

Tantangan Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Tengah, Minim Dosen Gelar Doktor hingga Mahalnya Biaya Akreditasi

Sebarkan artikel ini
epala LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah, Prof. Aisyah Endah Palupi saat kunjungan kerja Komisi X DPR RI di LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah, Jumat, 20 November 2026. (Yuni Esa Anugrah/beritajateng.tv)
epala LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah, Prof. Aisyah Endah Palupi saat kunjungan kerja Komisi X DPR RI di LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah, Jumat, 20 November 2026. (Yuni Esa Anugrah/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Kualitas perguruan tinggi swasta (PTS) di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari minimnya jumlah dosen bergelar doktor hingga tingginya biaya akreditasi program studi melalui Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Hal itu Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VI Jawa Tengah, Prof Aisyah Endah Palupi, sampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI bidang pendidikan tinggi di LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah, Jumat, 20 November 2026.

Dia mencatat, dari total lebih dari 14.000 dosen yang berada di bawah pembinaannya, baru 2.841 orang yang memiliki kualifikasi pendidikan doktor (S3).

“Untuk yang doktor memang masih minim. Gelar magister yang paling banyak,” katanya.

BACA JUGA: Pengangguran Terdidik Capai 1,6 Juta Orang, Menko PM Cak Imin: Kampus Harus Ikut Cari Solusi

Dia katakan, mayoritas dosen masih bergelar magister (S2), yakni sekitar 11.000 orang. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengejar akreditasi unggul perguruan tinggi.

LLDikti Wilayah VI juga mencatat memiliki 280 guru besar. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pengusulan jabatan akademik dosen, termasuk lektor kepala dan profesor.

Akreditasi Unggul dan Biaya Prodi hingga Rp60 Juta

Di sisi lain, peningkatan kualitas perguruan tinggi juga menghadapi tantangan pembiayaan. Biaya tersebut dinilai cukup membebani PTS, terutama kampus kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan anggaran. Besaran biaya bahkan dapat lebih tinggi untuk program studi tertentu, seperti kedokteran.

“Kalau terkait dengan [akreditadi] LAM itu rata-rata antara Rp50-Rp60 juta untuk satu prodi. Tapi beda kalau bidang kesehatan. Jadi kalau Prodi Kedokteran lebih mahal,” katanya.

Aisyah berkata, mekanisme pembiayaan akreditasi perguruan tinggi dan program studi memiliki perbedaan. Akreditasi institusi pembiayaannya oleh negara. Sedangkan pengajuan akreditasi unggul program studi melalui LAM bersifat opsional.