SEMARANG, beritajateng.tv – Dalam memitigasi ketersediaan energi, transisi menjadi salah salah satu isu yang wajib menjadi objek pembahasan, Anggota Dewan Pengarah BRIN, Tri Mumpuni mengatakan, hal tersebut dapat tercapai dengan adanya demokratisasi energi.
Dengan kata lain, penyediaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dapat tercapai dengan basis kepercayaan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan energinya sendiri.
“Kalau kita melistriki masyarakat desa dengan memanfaatkan local resources yang tersedia, itu justru lebih bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga rakyat punya kesadaran penuh, konservasinya terjaga,” katanya pada webinar bertajuk “Energi, Polusi, dan Urgensi Energi Bersih dan Terbarukan”, Senin 6 November 2023.
Ia mencontohkan, negara Kuba yang dulunya teranggap sebagai negara terbelakang, sekarang justru bisa dikatakan negara maju. Hal tersebut bisa tercapai lantaran negara tersebut menerapkan kehidupan yang sustainable.
Di sisi lain, Tri menyampaikan bahwa Indonesia pun sebetulnya kaya akan sumber daya EBT. Oleh karena itu, pada kondisi inilah pemerintah memegang peranan penuh.
BACA JUGA: Listrik Dalam Negeri Kelebihan Pasokan, Pengamat Energi Sebut Perhitungan Kurang Tepat Jadi Alasan
“Rakyat itu diberikan kepercayaan diri bahwa ia mampu menyediakan energinya sendiri, ini yang sering kita sebut demokratisasi energi. Demokratisasi energi akan bermuara pada demokrasi ekonomi,” lanjutnya.
Poin penting dalam proses demokratisasi energi
Menurutnya, yang terpenting dari proses demokratisasi energi ialah adanya pendekatan sosial dengan masyarakat, pelatihan, hingga mengenalkan teknologi sedekat mungkin dengan kapasitas masyarakat. Dari situlah pembangunan EBT bisa lebih baik.
Tri melanjutkan, demokratisasi energi sangat efektif apabila berlangsung di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), yang belum tersentuh aliran listrik. Terlebih, sekitar 51 juta rakyat di wilayah 3T belum menikmati listrik.
