BLORA, 8/6 (BeritaJateng.tv) – Sebanyak lima ribuan tenaga honorer di Kabupaten Blora, Jawa Tengah nasibnya bakal terancam, akibat dari kebijakan pemerintah pusat.
Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Isi surat tersebut tertulis para pejabat pembina kepegawaian menghapuskan jenis kepegawaian selain pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan instansi masing-masing, dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN.
Guna mencegah nasib ribuan tenaga honorer yang terancam tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora berusaha mencarikan solusi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blora, Heru Eko Wiyono mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan pegawai non ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
“Non ASN 5.061 orang,” ucap Heru saat ditemui Kompas.com di ruang kerjanya.
Dengan rincian 5.061 tenaga honorer tersebut, sebanyak 1.767 orang merupakan tenaga guru, 634 orang tenaga kesehatan.
