SEMARANG, beritajateng.tv – Di halte BRT Semarang, seorang penumpang menempelkan ponselnya ke alat pemindai kecil. “Tring!” Suara singkat itu menandai bahwa transaksi selesai.
Tanpa uang tunai, tanpa ribet mencari uang kembalian. Semua cukup dengan Quick Response Code Indonesian Standard, atau yang lebih dikenal sebagai QRIS.
Pemandangan ini kini makin sering dijumpai di berbagai sudut Jawa Tengah. Dari transportasi umum hingga tempat wisata, sistem pembayaran digital perlahan menjadi bagian dari keseharian masyarakat.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, menyebutkan bahwa adopsi QRIS di provinsi ini mengalami lonjakan signifikan. Jawa Tengah bahkan menjadi salah satu wilayah dengan penggunaan QRIS tertinggi di Indonesia, terutama pada sektor transportasi dan agen elpiji.
“Alhamdulillah, perkembangannya sangat positif. Jawa Tengah kini menjadi salah satu daerah percontohan penerapan QRIS tap untuk transportasi,” ujar Rahmat.
Hal ini ia sampaikan seusai kegiatan Rupiah Tresno Budoyo di Gedung Radjawali Semarang, Sabtu, 1 November 2025.
Rahmat menjelaskan, inovasi sistem tap in dan tap out akan meluas pada berbagai moda transportasi umum. Dengan teknologi ini, masyarakat cukup menempelkan ponsel tanpa harus membuka aplikasi atau mengetik kata sandi.
“Sistemnya cepat, aman, dan praktis. Keamanannya berlapis karena sudah terhubung dengan biometrik perangkat,” jelasnya.
Namun inovasi digital tak berhenti di transportasi. BI Jateng juga menargetkan penerapan QRIS di sektor pariwisata dan parkir daerah. Tujuannya agar transaksi lebih transparan, sekaligus membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas retribusi.
BACA JUGA: Final QJI 2025 Wilayah Jawa, Cara BI Edukasi Masyarakat Kemudahan Berwisata Pakai QRIS
“Destinasi wisata kami dorong untuk menerapkan sistem tiket digital, termasuk area parkir agar lebih tertib dan efisien,” tambah Rahmat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan transformasi digital ini. Ia menilai, pembayaran digital tak hanya memudahkan, tetapi juga melindungi masyarakat dari risiko kehilangan uang dan peredaran uang palsu.
