“Itu sebagian besar saham milik kita, maka harus ada pengaturan tertentu dalam proses RUPS, supaya bunga tidak terlalu tinggi dan macam-macam,” paparnya.
Selain Raperda tentang bentuk hukum Bank Pasar, Pemkot juga membahas perserujuan raperda tentang penyertaan modal BUMD tahun 2025 – 2029 menjadi perda.
Selain itu, ada pula usulan raperda tata kelola BUMD. Menurut dia, dua raperda itu saling berkaitan dengan raperda bentuk hukum Bank Pasar.
“Manajemen BUMD, ini berkaitan dengan itu tadi. Ada penambahan modal buat BUMD dan bentuk hukum BPR,” paparnya.
Dia menjelaskan, BUMD merupakan sebuah badan yang dibentuk untuk menambah pendapatan bagi pemerintah daerah. Saat ini, kondisi BUMD tengah dibahas bersama oleh pemerintah dan legislatif.
“Harapannya bisa memberi deviden dan manfaat lain, misal PDAM air konsumen tertangani, sebagai BUMD juga harus memberikan pendapatan,” jelasnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
