SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang akan berfokus pada program pengendalian banjir sebagai prioritas utama pembangunan pada tahun 2026 mendatang.
Besarnya persoalan banjir yang masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah, mendorong Pemkot menggelontorkan anggaran hingga Rp500 miliar untuk infrastruktur penanganannya.
Hal ini Walikota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti sampaikan seusai kegiatan Outlook Ekonomi Semarang 2026 di Khas Hotel, Selasa, 9 Desember 2025.
BACA JUGA: Serapan Anggaran Baru 70 Persen, Pemkot Semarang Kebut Realisasi APBD
Acara itu mempertemukan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, akademisi hingga komunitas, untuk menyusun arah kebijakan pembangunan kota tahun depan.
“Kita mengumpulkan seluruh stakeholder untuk membicarakan apa yang ingin kita capai pada 2026. Dengan begitu, masing-masing pihak bisa bersiap dan bersinergi membangun Kota Semarang,” ujar Agustina.
Ketahanan Pangan dan Lingkungan Jadi Fokus 2026
Dalam diskusi tersebut, Agustina menegaskan bahwa Pemkot Semarang akan memusatkan perhatian pada dua sektor strategis: ketahanan pangan dan lingkungan hidup.
Dari total anggaran yang Pemkot Semarang siapkan, sekitar Rp700 miliar alokasi untuk ketahanan pangan dan lingkungan hidup, termasuk pengendalian banjir.
“Lingkungan hidup mencakup pengendalian banjir dan berbagai upaya penataan kawasan. Dari Rp700 miliar itu, sekitar Rp500 miliar kami prioritaskan untuk infrastruktur pengendalian banjir,” jelasnya.
Program pengendalian banjir mencakup penanganan rob, peningkatan saluran air, serta perbaikan kawasan permukiman yang masih rawan genangan. Pemkot menilai upaya tersebut penting untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap stabil.
Sementara itu, sektor ketahanan pangan mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp200 miliar.
Dana tersebut untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama di pasar tradisional, serta penguatan program pertanian perkotaan.
Menuju Kota Modern dan Ekonomi Hijau
Agustina menekankan bahwa transformasi menuju kota yang lebih hijau tidak dapat berjalan tanpa kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, pembangunan Semarang sebagai kota berkelanjutan membutuhkan kontribusi semua pihak.
“Semarang tidak bisa menuju ekonomi hijau jika hanya mengandalkan pemerintah. Karena itu, kami mengajak akademisi, pengusaha, dan pelaku ekonomi berdiskusi langsung dan menyampaikan pandangan mereka,” tuturnya.
Ia menambahkan, hasil rumusan bersama dalam forum tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan detail teknis anggaran tahun 2026. Harapannya, seluruh program dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Acara Outlook Ekonomi Semarang 2026 pun menjadi langkah awal penyelarasan program lintas sektor untuk memperkuat fondasi pembangunan kota.
Pemkot menargetkan, Semarang dapat tumbuh sebagai kota yang lebih tangguh menghadapi banjir, sekaligus semakin siap memasuki era ekonomi hijau. (*)
Editor: Elly Amaliyah
