“UMKM di tempat kita hampir 4,2 juta ini harus tumbuh kembang menjadi perekonomian penggerak di basis bawah yaitu mikro. Dia harus bisa naik kelas menjadi UMKM sedang maupun UMKM kecil yang nantinya menjadi kewajiban provinsi atau nasional,” ujarnya.
Menurutnya, perlu pendampingan dari sisi permodalan hingga pemasaran agar UMKM mampu berkembang dan memperkuat struktur ekonomi daerah. Luthfi juga menilai sektor ekonomi kreatif berpotensi menjadi sentral ekonomi baru di Jawa Tengah.
“Sehingga perlu ada pendampingan modal, kemudian pemasaran dan lain sebagainya. Ekonomi kreatif di Jawa Tengah menjadi sentral ekonomi terbarukan. Jadi ekonomi kreatif di tempat kita adalah untuk menciptakan perekonomian baru bagi diri sendiri maupun orang lain,” kata dia.
Luthfi Janji Kawal Program Seribu Desa Wisata di Jawa Tengah
Dalam kesempatan yang sama, Luthfi menyampaikan program “Seribu Desa Wisata” yang telah Pemprov Jawa Tengah canangkan akan mendapatkan pendampingan lebih lanjut. Ia menegaskan desa wisata tidak bisa dilepas begitu saja tanpa pembinaan dan strategi yang jelas.
“Program Seribu Desa Wisata sudah kami ciptakan dan nanti akan guidance oleh Komisi VII untuk melakukan eksplorasi pembangunannya. Desa wisata nanti satu harus ada pembinaan teknis dari kementerian maupun kita. Jadi tidak bisa kita lepas desa wisata itu di masing-masing wilayah,” terang Luthfi.
BACA JUGA: Pekerja Asing di Jateng Ada 22 Ribu: Terbanyak China, Tersebar di Kawasan Industri
Menurutnya, pengembangan desa wisata mencakup sejumlah aspek, mulai dari pemasaran, pendanaan, pengelolaan hingga promosi.
“Kemudian yang kedua soal pendanaannya, yang ketiga tentang pengelolaannya dan yang keempat adalah promosi bagi wisata itu sendiri. Jadi aspeknya banyak yang harus kami bicarakan dengan wilayah,” katanya.
Komisi VII Siap Jembatani Perizinan dan AMDAL Pembangunan Kawasan Industri di Jawa Tengah
Terpisah, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan pihaknya akan mendalami lebih lanjut rencana pengembangan kawasan industri tersebut, terutama dalam aspek regulasi dan perizinan.
