SEMARANG, beritajateng.tv – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Jawa Tengah menilai kebijakan umrah mandiri yang tertuang dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrag (UU PIHU) Nomor 14 Tahun 2025 merupakan dinamika baru dalam dunia perjalanan ibadah.
Ketua AMPHURI Jateng, Bayu Arbani, menyebut kebijakan tersebut memiliki dua sisi, yakni positif sebagai bentuk perkembangan. Namun juga menjadi tantangan bagi biro resmi penyelenggara perjalanan umrah.
“Umrah mandiri ini kan berarti jamaah bisa berangkat secara pribadi, mengurus sendiri semua kebutuhannya. Itu hak mereka, dan kami menghormati keputusan pemerintah yang telah melegalkan hal itu,” ujarnya kepada beritajateng.tv via panggilan WhatsApp pada Selasa, 28 Oktober 2025.
BACA JUGA: PWNU Jateng Apresiasi Pemerintah Izinkan Umroh Mandiri, Minta Perjelas Regulasi
Menurutnya, kebijakan itu menjadi tantangan bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) resmi untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas layanan agar tetap menjadi pilihan utama jamaah.
“Dengan adanya umrah mandiri, biro resmi harus meng-upgrade diri. Baik dari segi pelayanan, fasilitas, maupun inovasi promosi. Kami harus mampu menunjukkan bahwa berangkat lewat PPIU itu jauh lebih nyaman dan aman,” jelasnya.
Bayu menambahkan, keberadaan umrah mandiri juga akan mengubah cara masyarakat dalam memandang ibadah tersebut.
“Sekarang umrah banyak bergeser jadi wisata religi. Padahal aspek bimbingan itu penting. Kalau lewat biro resmi, jamaah dibimbing oleh pembimbing berkompeten yang memahami rukun dan tata cara ibadah,” ujarnya.
Marak umrah mandiri, biro resmi alami penurunan keberangkatan jamaah
Meski jumlah keberangkatan jamaah lewat biro resmi mengalami penurunan sejak maraknya tren umrah mandiri, AMPHURI tetap melihat sisi positifnya sebagai bentuk kompetisi sehat di sektor perjalanan ibadah.
