Dalam hematnya, solusi bagi jurnalis di tengah gempuran citizen journalism itu bukan adu berita secara cepat, melainkan memperkuat proses editorial.
“Kami di First Post bahkan sering mengatakan, jangan cari kami untuk sekadar breaking news, cari kami untuk berita yang bisa dipercaya. Kalau dilakukan konsisten, audiens akan menghargai itu,” pungkas Palki.
Penggiat Homeless Media dapat pelatihan dari Pemprov Jateng, Dinas Komunikasi dan Informatika minta gerakan Citizen Journalism adopsi etika jurnalistik
Fenomena serupa turut memantik perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Tengah, Agung Hariyadi, menyebut pihaknya pernah mengadakan pelatihan bagi pemilik akun homeless media atau citizen journalism di sejumlah daerah.
Menurutnya, akun-akun itu kerap mengunggah informasi lebih dulu, namun melakukan verifikasi atau memeriksa fakta belakangan. Berbeda dengan jurnalis yang wajib melakukan verifikasi sebelum menayangkan berita.
“Pegiat media sosial juga perlu dibekali etika jurnalistik. Jangan hanya sekadar memotret atau membuat sesuatu viral. Prinsip utamanya tetap informasi yang disebarkan harus benar. Itu yang membedakan antara kreator konten dengan jurnalis,” ucap Agung saat beritajateng.tv konfirmasi, Kamis, 25 September 2025.
Ia menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat bisa memahami perbedaan antara jurnalisme warga dengan praktik jurnalistik profesional. Dengan begitu, publik lebih bijak membedakan mana informasi kredibel dan mana sekadar unggahan viral.
Media harus ada di tengah, namun tetap berpihak pada kepentingan masyarakat
Lebih jauh, jurnalis Narasi TV, Laban Laisila, menilai tidak bisa menyamakan keberpihakan media dengan akun citizen journalism atau homeless media yang kerap untuk menggaungkan agenda tertentu atau bahkan menjadi buzzer. Media massa, kata Laban, semestinya berdiri di tengah, bukan di kanan atau kiri, melainkan berpihak pada kepentingan publik.
