SEMARANG, beritajateng.tv – Arus informasi digital membuat jurnalisme berubah total. Jurnalis First Post asal India, Palki Sharma, menyebut tantangan terbesar media bukan lagi bersaing dengan media lainnya, melainkan dengan derasnya konten di media sosial yang bisa menarik perhatian audiens dalam hitungan detik.
“Musuh terbesar kita bukan saluran berita lain, melainkan distraksi. Video kucing, meme, reels, semua bisa merebut perhatian publik. Dan itu membuat jurnalisme digital terasa cepat, tanpa henti, bahkan kejam, tapi sekaligus sangat demokratis dan membebaskan,” ujar Palki dalam Voices of Tomorrow Session: Digital Journalism and Multimedia Storytelling, Sabtu, 20 September 2025.
Menurutnya, era digital memungkinkan siapa saja bisa menyebarkan konten, informasi, dan menjangkau audiens sebesar media massa hanya melalui genggaman ponsel. Hanya saja, kata Palki, kebebasan itu justru melahirkan persoalan baru yakni banjir informasi tanpa adanya verifikasi.
“Dunia digital ini membuat bercerita lebih mudah, tapi justru membuat kebenaran lebih sulit. Siapa pun bisa menerbitkan, siapa pun bisa memperkuat, tapi tidak semua mau memverifikasi. Akibatnya, hoaks menyebar lebih cepat daripada fakta,” kata Palki.
BACA JUGA: Jejak Kecil India di Semarang: Dari Jalur Dagang Gujarat, Masala dalam Masakan, hingga Harmoni Puja di Pura
Dalam sesi tanya jawab, Palka menanggapi pertanyaan soal maraknya citizen journalism alias homeless media.
Palki teringat tren awal jurnalisme warga pada tahun 2007-2008, saat stasiun televisi meminta penonton mengirim video dari lapangan. Saat itu, kata Palki, jurnalisme warga dipandang positif lantaran mampu meningkatkan partisipasi publik. Namun, saat ini ketika setiap orang memiliki ponsel dan akun media sosial, situasinya justru menjadi berbeda.
“Sekarang orang lebih sering mengunggah tanpa memeriksa dulu. Sayangnya, bahkan sebagian jurnalis pun ikut terburu-buru, fakta akhirnya menjadi korban. Padahal sejak awal kami diajarkan aturan sederhana, bila bersumber resmi, bisa langsung ditulis dengan atribusi. Tapi kalau dari sumber anonim, harus ada minimal dua konfirmasi. Masalahnya, hari ini hampir tak ada yang mau menunggu,” akunya.
Dalam hematnya, solusi bagi jurnalis di tengah gempuran citizen journalism itu bukan adu berita secara cepat, melainkan memperkuat proses editorial.
“Kami di First Post bahkan sering mengatakan, jangan cari kami untuk sekadar breaking news, cari kami untuk berita yang bisa dipercaya. Kalau dilakukan konsisten, audiens akan menghargai itu,” pungkas Palki.
Penggiat Homeless Media dapat pelatihan dari Pemprov Jateng, Dinas Komunikasi dan Informatika minta gerakan Citizen Journalism adopsi etika jurnalistik
Fenomena serupa turut memantik perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Tengah, Agung Hariyadi, menyebut pihaknya pernah mengadakan pelatihan bagi pemilik akun homeless media atau citizen journalism di sejumlah daerah.
Menurutnya, akun-akun itu kerap mengunggah informasi lebih dulu, namun melakukan verifikasi atau memeriksa fakta belakangan. Berbeda dengan jurnalis yang wajib melakukan verifikasi sebelum menayangkan berita.
“Pegiat media sosial juga perlu dibekali etika jurnalistik. Jangan hanya sekadar memotret atau membuat sesuatu viral. Prinsip utamanya tetap informasi yang disebarkan harus benar. Itu yang membedakan antara kreator konten dengan jurnalis,” ucap Agung saat beritajateng.tv konfirmasi, Kamis, 25 September 2025.
Ia menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat bisa memahami perbedaan antara jurnalisme warga dengan praktik jurnalistik profesional. Dengan begitu, publik lebih bijak membedakan mana informasi kredibel dan mana sekadar unggahan viral.
Media harus ada di tengah, namun tetap berpihak pada kepentingan masyarakat
Lebih jauh, jurnalis Narasi TV, Laban Laisila, menilai tidak bisa menyamakan keberpihakan media dengan akun citizen journalism atau homeless media yang kerap untuk menggaungkan agenda tertentu atau bahkan menjadi buzzer. Media massa, kata Laban, semestinya berdiri di tengah, bukan di kanan atau kiri, melainkan berpihak pada kepentingan publik.
Ia mencontohkan kampanye digital yang Narasi TV usung, seperti “Indonesia Darurat” dan “17+8” lewat fitur add yours di Instagram Story. Tren tersebut, menurutnya, bukan sekadar konten viral, melainkan upaya mengajak audiens ikut menyuarakan isu penting dengan cara yang dekat dengan keseharian pengguna media sosial.
“Secara politik memang kita tidak boleh berpihak ke satu sisi. Tapi saya percaya kita harus berpihak pada kepentingan publik. Itulah yang membuat media bisa tetap berada di tengah,” ujar Laban.
BACA JUGA: Representasi Perempuan dalam Politik Minim, Jurnalis Asal India Dorong Jurnalisme Peka Gender
Keberpihakan itu, lanjutnya, tak jarang membuat Narasi TV menjadi sasaran serangan digital.
“Bukan tidak mungkin, karena kita berpihak pada publik, kita justru dapat serangan. Narasi bahkan pernah International Federation of Journalists catat sebagai media dengan kasus serangan digital terbesar di dunia,” ungkapnya.
Kendati begitu, ia menilai harus menghadapi risiko itu sebagai bagian dari pekerjaan jurnalis.
“Kampanye atau serangan digital adalah hal yang wajar. Itu konsekuensi karena kita membela kepentingan publik. Risiko perlu kita mitigasi, tapi tidak perlu kita takuti,” pungkas Laban. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
