SEMARANG, beritajateng.tv – Kebijakan banyak kampus yang menyediakan skema cicilan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) melalui platform pinjaman online (pinjol) mendapat kritik banyak pihak. Pakar Pendidikan dari Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Ngasbun Egar menilai fenomena itu menjadi bukti bahwa akses pendidikan tinggi di Indonesia masih buruk.
Menurut Ngasbun, banyaknya mahasiswa yang kemudian tidak bisa melunasi pembayaran UKT tepat waktu adalah alarm bagi dunia pendidikan Indonesia. Apalagi, menyediakan pinjol sebagai salah satu alternatif pembayaran tentu berpotensi menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
“Jangan-jangan memang biaya pendidikan, biaya kuliah kita terlalu tinggi, kan kalau semakin banyak mahasiswa kita yang tidak mampu melunasi tepat waktu itu bisa jadi indikasi bahwa pendidikan kita memang terlalu mahal,” katanya saat beritajateng.tv hubungi, Jumat, 2 Februari 2024.
Ngasbun mendesak pemerintah untuk turun tangan dalam menangani adanya skema cicilan pinjol dalam skema pembayaran UKT. Hal itu karena, menurutnya, pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab mengenai akses pendidikan tinggi.
Lebih lanjut, Ngasbun menjelaskan jika indikasi biaya terjangkau atau tidak dapat terlihat dari kesejahteraan masyarakat. Jika kondisi ekonomi baik, tentu mayoritas masyarakat bisa membiayai pendidikan anaknya hingga perguruan tinggi. Begitu juga sebaliknya. Jika sebagian besar anggota masyarakat tidak mampu melunasi biaya pendidikan, itu artinya kesejahteraan masyarakat masih tidak baik.
BACA JUGA: Kritik Cicilan UKT Mahasiswa Ada Bunganya Mirip Skema Pinjol, Ini Kata Yoyok Sukawi
Oleh karena itu, ia pun mendesak pemerintah untuk hadir dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas, murah, dan terjangkau semua pihak.
“Ini perlu menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah khususunya. Bagaimana membuat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan layanan pendidikan yang bermutu tinggi tapi tetap dengan biaya terjangkau,” tambahnya.
Pinjol bukan solusi jangka panjang
Banyaknya pihak kampus yang menjalin kerja sama dengan pinjol dalam pembayaran UKT menjadi pukulan bagi dunia pendidikan. Hal itu membuktikan bahwa semakin banyak kampus yang hanya mementingkan sisi komersial.
Padahal, kata Ngasbun, kampus bisa memberikan opsi-opsi yang lebih masuk akal dan manusiawi. Seperti penundaan pembayaran hingga kesempatan cuti kuliah.
“Itu solusi lebih baik daripada mahasiswa memanfaatkan pinjol yang nanti bisa membahayakan dirinya. Kalau nanti makin banyak mahasiswa yang melakukan pinjol, dikhawatirkan mereka tidak teliti,” ucapnya.
Pinjol memang dapat menjadi salah satu solusi instan bagi mahasiswa yang memiliki masalah keuangan dalam mencari sumber pembiayaan. Namun, bagi Ngasbun, pinjol bukanlah solusi terbaik.
Di samping itu, perguruan tinggi juga seharusnya memastikan bahwa kerja samanya dengan pinjol tidak akan menjerat mahasiswa di kemudian hari. Misal dengan adanya keringanan biaya hingga bunga serendah-rendahnya.
“Tetap harus ada kepastian dari perguruan tinggi bahwa ketika mahasiswa menggunakan jasa pinjol itu, harus benar-benar secara kelembagaan lewat kampus bukan orang per-orang,” sarannya.
Namun demikian, Ngasbun menilai jika kerja sama dengan pinjol bukanlah solusi jangka panjang bagi pendidikan di Indonesia. Yang harus menjadi perhatian dari masalah ini ialah adanya indikasi bahwa biaya pendidikan yang terlalu mahal hingga bukti kesejahteraan masyarakat yang belum merata.
“Pemerintah harus mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Harus ada program-program yang serius dikerjakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu pendidikan,” tandasnya.(*)
Editor: Farah Nazila
