SEMARANG, beritajateng.tv – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang tahun 2026 mengalami penurunan ketimbang APBD tahun 2025.
Penurunan APBD Kabupaten Semarang 2026 mencapai sekitar Rp250 miliar daripada angka tahun sebelumnya. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Semarang bakal banyak melakukan penyesuaian.
Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, mengatakan APBD 2026 akhirnya mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya.
“Kalau tahun 2025 sekitar Rp2,6 trilun, di tahun 2026 APBD Kabupaten Semarang telah ditetapkan sekitar Rp2,4 triliun,” jelasnya kepada beritajateng.tv di Ungaran, Sabtu, 29 November 2025.
BACA JUGA: Sepakati RAPBD 2026 Rp24 Triliun, Pemprov Jateng Optimis Pendapatan Naik Meski Anggaran Turun
Menurut Bondan, hal itu wajar karena memang ada kebijakan pengurangan transfer keuangan untuk daerah dari Pemerintah Pusat.
Konsekuensinya, kata Bondan, karena pendapatan mengalami penurunan, maka belanjanya pasti juga turun sebab secara postur APBD tahun anggaran 2026 pun turun.
Bondan menyebut ada banyak pemangkasan anggaran pada APBD Kabupaten Semarang tahun anggaran 2026, termasuk harus melakukan penyesuaian-penyesuaian.
Pasalnya, dana transfer pusat ke daerah yang semula besarannya sudah ada perkiraan pada nominal tertentu, kenyataan untuk 2026 mengalami penurunan sehingga harus banyak penyesuaian.
BACA JUGA: Serapan Anggaran Baru 70 Persen, Pemkot Semarang Kebut Realisasi APBD
“Makanya, beberapa kegiatan di 2026 yang bukan prioritas sementara kami kurangi anggarannya atau bahkan meniadakan kegiatannya. Secara umum demikian, kalau jenisnya banyak,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, yang beritajateng.tv konfirmasi terpisah, menyebut penurunan APBD ini berdampak pada pengurangan beberapa belanja rutin.
Misalnya, kata Ngesti, seperti kegiatan-kegiatan rapat yang sebelumnya ada makan-minum, pada 2026 tak ada lagi. Kemudian efisiensi untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu mendesak.
“Bantuan-bantuan hibah juga kami kurangi, demikian halnya bantuan-bantuan sosial. Tetapi untuk pelayanan publik tetap kami upayakan maksimal,” jelasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
