SEMARANG, beritajateng.tv – DPRD Jawa Tengah menegaskan komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus merespons desakan mahasiswa terkait evaluasi kinerja DPRD.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menuturkan bahwa lembaga legislatif siap bersinergi dengan masyarakat untuk mendorong perbaikan kebijakan.
“Kami sepenuhnya mendukung kebijakan Presiden serta aspirasi mahasiswa yang menuntut evaluasi menyeluruh,” ucap Sumanto.
Pada Kamis, 4 September 2025, DPRD Jateng menggelar rapat pimpinan dengan melibatkan fraksi serta komisi. Agenda utama mencakup pembahasan kinerja lembaga hingga pemantauan kondisi di tiap daerah pemilihan.
BACA JUGA: Sesalkan DPR RI Tak Terima Demonstran, Pengamat Unika: Gak Cukup Minta Maaf Lewat Medsos
Dalam rapat tersebut, DPRD Jateng menyepakati evaluasi tunjangan perumahan serta penghapusan program kunjungan luar negeri.
Sumanto menjelaskan, tunjangan perumahan memiliki dasar hukum yang jelas. Payung aturan berasal dari PP No 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Anggota DPRD. Aturan itu diperkuat dengan Perda Jateng No 9/2017.
Lebih lanjut, Pergub Jateng No 64/2017 turut menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan. “Regulasi tersebut memastikan tunjangan berjalan sesuai ketentuan hukum,” tambah Sumanto.
Sebagai informasi, tunjangan perumahan serta transportasi anggota DPRD Jateng telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jateng Nomor 100.3.3.1/51 Tahun 2025. Keputusan itu tertandatangani oleh Pj Gubernur Nana Sudjana pada 12 Februari 2025.
BACA JUGA: Prihatin Demo Ricuh, Tokoh Agama Lintas Iman di Jateng Minta Aparat Humanis, Pejabat Lebih Peka
Berdasarkan aturan, Ketua DPRD memperoleh tunjangan perumahan Rp79,63 juta per bulan. Wakil ketua mendapatkan Rp72,31 juta, sementara anggota menerima Rp47,77 juta per bulan. Selain itu, tunjangan transportasi bagi anggota yakni Rp16,2 juta per bulan.
Kebijakan baru itu menggantikan Keputusan Gubernur Nomor 160/5 Tahun 2024 yang telah tercabut. Penetapan jumlah tunjangan tersebut berdasarkan hasil penilaian appraisal sesuai peraturan perundangan.
Dengan langkah evaluasi tersebut, DPRD Jateng berusaha menjaga transparansi, akuntabilitas, sekaligus mengurangi program yang membebani anggaran. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
