“Yang penting harus terealisasikan, kalau serius kita kontrak politik dong. Mestinya Bacapres dan Bacawapres berani kontrak politik dengan masyarakat pendidikan (guru),” bebernya.
Ketimbang Bacapres umbar janji gaji menjulang, Ngasbun berharap pengangkatan guru lebih jadi perhatian
Ngasbun tak menampik bahwa masyarakat pendidikan, khususnya guru, tak pernah luput dari janji kampanye ke kampanye. Alih-alih Bacapres menjanjikan gaji yang ia anggap kurang perhitungan mendalam, Ngasbun menilai hendaknya calon pemimpin menyoroti permasalahan kekurangan guru terlebih dahulu.
“Banyak pihak yang memberi janji ini itu kepada para guru, tetapi ujung-ujungnya tidak terwujud. Terpenuhinya jumlah guru di Indonesia saja belum, lebih bagus untuk pengangkatan guru-guru baru,” tegasnya.
Hal ini baginya penting, ketimbang memberikan janji tidak realistis seperti gaji Rp30 juta. Pasalnya, masih banyak guru honorer yang hingga kini belum terangkat sebagai PNS maupun teralihkan ke PPPK.
BACA JUGA: Rungkad, Ini Nasib Kepala Sekolah yang Pecat Guru Honorer di Bogor
Ia berharap, siapa pun pemimpin yang terpilih nanti, sosoknya dapat memerhatikan penempatan guru, khususnya pengangkatan guru honorer yang kini belum terpenuhi secara baik.
“Guru yang masih honorer pastikan diangkat jadi PNS sesuai dengan aturan yang berlaku dan tahapan yang harus diikuti. Sehingga seluruh kebutuhan guru, mulai dari tingkat dasar sampai SMA/SMK, semua bisa terpenuhi karena di sekolah negeri masih sangat banyak guru honorer,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
