India menata ulang sistem transportasinya melalui kebijakan berbasis data, insentif, dan pembiayaan kolektif. Indonesia, melalui kerja jurnalis lingkungan, membangun ruang partisipasi publik agar kebijakan tidak berjalan tanpa pengawasan.
Keduanya berangkat dari premis yang sama, yakni perubahan hanya mungkin jika masyarakat memahami masalahnya dan merasa terlibat di dalam solusi.
Pendekatan policy-driven seperti yang India lakukan membuktikan pentingnya kepemimpinan pemerintah dan kapasitas teknokratis dalam mengeksekusi visi lingkungan. Namun tanpa jurnalisme purpose-driven, kebijakan bisa kehilangan akuntabilitas dan legitimasi sosial. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
