SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bambang ‘Pacul’ Wuryanto menanggapi pengerahan kepala desa (kades) yang masif di Jawa Tengah jelang Pilkada 2024.
“Kalau pemberitaan kita sudah sama-sama paham, hari ini kan tidak ada yang tidak terbuka,” ungkap Bambang Pacul saat merespons maraknya pelanggaran kades di Jawa Tengah, Jumat, 25 Oktober 2024 malam.
Ia tak merespons banyak soal dugaan pelanggaran kades yang kini tengah ramai di Jawa Tengah. Diketahui, pelanggaran kades itu diduga berkaitan dengan pemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen.
“Sopo sing lakune cidro, nemokake barang sing ora apik (Siapa yang perbuatannya menyakiti, akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik),” ucap dia.
Jika perbuatan kades itu terbukti melanggar dan menguntungkan salah satu paslon, kata Bambang Pacul, ada undang-undang (UU) yang akan menindak lanjuti hal tersebut.
“Kalau itu pelanggaran, maka undang-undang jalan. Kalau melanggar bagaimana? Kita mau ngomong apa? Kecuali dikau bunyi-bunyi, urusan Banyumas saja Kompas memberitakan. Pertanyaannya apakah itu diberitakan PDIP? Enggak, kita gak punya tim seperti itu,” sambung dia.
Atas kasus pelanggaran kades tersebut, Bambang Pacul menyerahkan sepenuhnya kepada tim hukum.
“Kalau tim hukum kita punya, namanya partai kalau gak punya tim hukum bagaimana? Tim hukum lebih banyak melindungi kader-kader kita, memberikan bantuan advokasi hukum kepada kader-kader kita, kalau menyerang sih gak ada rasanya ya,” tandasnya.
BACA JUGA: Respons soal Pengerahan Kades di Jateng, Puan: Jangan Lampaui Batas, Harus Saling Menghormati
Respons Puan soal maraknya pengerahan kades
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani, menanggapi pengerahan kades yang marak selama Pilkada 2024 di Jawa Tengah.
