Banjir Rob Jateng, KNTI Soroti Program Mitigasi Perubahan Iklim Tak Jadi Prioritas Pemprov

Kondisi Rob di Jalan Pantura Genuk Semarang.

SEMARANG, 31/5 (beritajateng.tv) – Bencana banjir rob yang terjadi di wilayah pantura Jawa Tengah diperkirakan masih akan berlanjut pada akhir Mei hingga awal Juni 2022. Jateng menjadi provinsi yang terdampak paling parah. Salah satu penyebabnya adalah penurunan muka tanah yang terjadi sangat cepat. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyoroti kurangnya antisipasi Pemprov Jateng akan banjir rob. Menurut KNTI, program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk masyarakat pesisir dan nelayan belum menjadi prioritas.

Ketua Harian DPP KNTI, Dani Setiawan mengatakan, hasil kajian KNTI di Jateng, alokasi anggaran daerah masih rendah dan cenderung mengalami penurunan. Proporsi alokasi anggaran perubahan iklim di kawasan pesisir pada 2019 sebesar 31,81 persen dari total belanja perubahan iklim atau hanya 0,20 persen dari total belanja daerah. Jumlahnya justru menurun menjadi 31,25 persen atau hanya 0,21 persen dari total belanja daerah. 

Sedangkan pada 2021, proporsi anggaran perubahan iklim untuk kawasan pesisir hanya mendapat alokasi sebesar 8,52 persen dari total belanja perubahan iklim atau hanya sekitar 0,08 persen dari total belanja daerah.

“Kecilnya porsi anggaran menyebabkan dampak serius ketika bencana seperti banjir rob menenggelamkan kota-kota pesisir Jawa Tengah dan mengakibatkan dampak besar, baik secara sosial maupun ekonomi bagi masyarakat pesisir, khususnya para pembudidaya dan nelayan kecil,” ujarnya dalam rilis yang dikirimkan.

Dia menambahkan, banjir rob menggenangi banyak wilayah pesisir di Indonesia dalam sepekan ini. Aktivitas warga di pesisir lumpuh terutama nelayan kecil, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah perikanan dan pemasar ikan baik tingkat bakul kecil maupun besar. Di Pulau Jawa, banjir rob terjadi di Kota Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pemalang, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, hingga Kabupaten Indramayu. Sementara banjir rob yang terjadi di Pulau Sumatera tersebar di Kota Medan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Batubara.

Laporan yang diterima pihaknya menyebutkan, terdapat 15.820 nelayan tangkap yang terdampak akibat permukiman tenggelam dan cuaca ekstrim dalam satu minggu terakhir. Akibat banjir rob, banyak rumah warga yang terendam termasuk barang elektronik maupun transportasi nelayan terendam banjir dan nelayan mengalami kerugian material. Kerugian lain yang paling besar dampaknya adalah kegiatan pertambakan rakyat dan petambak garam karena berpotensi gagal panen mencapai miliaran rupiah. Lebih dari 3.226 pembudidaya ikan dengan total luas lahan 31.900 hektare terdampak banjir rob.

“Kerusakan juga dialami oleh para petambak garam seperti yang terjadi di Jepara. Ketinggian banjir yang mencapai 50 hingga 100 sentimeter menyebabkan terhambatnya mobilitas warga dan aktivitas ekonomi pra produksi hingga pasca produksi terkena dampak dengan tutupnya Tempat Pelelangan Ikan,” ujarnya.

Aktivitas lain yang terkena dampak yaitu terganggunya sekolah, transportasi, hingga aktivitas rumah tangga. Data ini tentu saja berpotensi lebih besar lagi di sejumlah daerah lain. Begitupun dengan kondisi kesehatan sejumlah warga yang mulai mengalami berbagai keluhan kesehatan seperti gatal-gatal yang disebabkan karena genangan air banjir. Selain itu, banyak juga dijumpai warga yang mengalami tekanan darah tinggi karena efek kurang tidur dan faktor kelelahan yang dialami masyarakat terdampak bencana banjir rob.

Peristiwa banjir rob ini, lanjutnya, sesuai dengan hasil kajian KNTI di pesisir utara Pulau Jawa, khususnya Provinsi Jawa Tengah pada 2020-2021, bahwa banjir rob akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Erosi pantai di beberapa daerah di Jawa Tengah telah menyebabkan pergeseran garis pantai hingga 1-2 Km, juga kondisi penurunan tanah yang terus meningkat setiap tahun.

Karena itu, KNTI mendorong pemerintah melakukan langkah-langkah progresif untuk memitigasi dan mengadaptasi bencana-bencana yang dihadapi oleh masyarakat pesisir khususnya nelayan dan pembudidaya. Diantaranya dengan mendorong pendekatan koordinasi yang efektif antar pemerintah daerah di dalam satu provinsi.

“Peristiwa banjir rob yang melanda banyak wilayah di pesisir, terutama di Jawa, Sumatera Utara, serta kian meluas ke daerah lain, membutuhkan langkah-langkah kolaboratif setiap daerah guna memaksimalkan upaya mitigasi dan adaptasi,” tandasnya.

Selain itu, pihak terkait diminta melakukan pendekatan yang holistik untuk merehabilitasi dan melindungi mangrove sebagai sabuk pantai yang terjamin keberlanjutannya dari aktivitas-aktivitas pembangunan dan perampasan ruang laut. Pemerintah diminta mengalokasikan anggaran untuk mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim di wilayah pesisir yang adil dan berpihak bagi pemulihan lingkungan. Seperti pembangunan infrastruktur untuk penahan banjir, normalisasi sungai dan muara, pembangunan rumah layak huni, penyediaan informasi cuaca, pembangunan rumah layak huni, hingga pemberian skema bantuan atau asuransi mengkompensasi kerugian yang dialami nelayan atau pembudidaya akibat banjir.

“Kami juga meminta pemerintah membuat program-program mitigasi dan adaptasi yang komprehensif dengan melibatkan partisipasi penuh nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah ikan, perempuan nelayan, dan pemuda. Selain itu, melakukan transisi aktivitas ekstraktif di pesisir dengan melakukan pemulihan lingkungan sebagai komitmen penuh dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim,” katanya.

Sementara itu, Lembaga Riset Kebencanaan IA-ITB bekerjasama dengan Laboratorium Geodesi ITB mengungkap penyebab banjir rob yang terjadi 23 Mei 2022 lalu di wilayah pantura Jawa Tengah. Mereka menilai, banjir rob disebabkan penurunan muka tanah yang terjadi sangat cepat. Kepala Laboratorium Geodesi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB Heri Andreas mengungkapkan, banjir rob di Pantura pada tanggal 23 Mei 2022 sangat erat kaitannya dengan penurunan tanah atau land subsidence. Banjir rob juga diperparah oleh terjadinya gelombang tinggi dan jebolnya tanggul di beberapa tempat.

“Laju atau kecepatan penurunan tanah di Semarang, Pekalongan dan Demak saat ini ada yang mencapai 10 hingga 20 sentimeter per tahun. Ini merupakan laju tercepat yang tercatat di dunia,” kata dia dalam keterangan resminya.

Sayangnya, kata dia, penurunan tanah ini terlihat masih diabaikan dalam analisis pengurangan risiko banjir rob di Pantura. Dari catatan Pemerintah seperti melalui BMKG, BRIN, BNPB hingga catatan Walhi Jateng tidak ada satu pun yang menyinggung penurunan tanah sebagai faktor terpenting yang harus diperhatikan.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta bupati dan wali kota di wilayah Pantura untuk waspada terhadap siklus gelombang tinggi yang berpotensi menyebabkan banjir air laut pasang (rob) pada Juni-Juli mendatang. Ganjar berharap percepatan pembangunan tanggul raksasa sepanjang 6,5 kilometer di sepanjang pantai utara Kabupaten dan Kota Pekalongan dapat mengurangi dapat gelombang pasang. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.