Artinya, jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota harus semuanya dalam kondisi baik, karena ini pekerjaan yang masih banyak serta anggaran terbatas maka kata kuncinya adalah bagaimana menyusun prioritas.
“Jadi kita harus tentukan daerah/kawasan produktif yang mana kita dukung dengan koridornya kita tingkatkan,” jelas Wilan.
Namun, masalahnya adalah pemda bersifat otonomi. Sehingga, pemerintah pusat hanya bertanggung jawab pada jalan nasional, pemerintah provinsi bertanggung pada jalan provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab pada jalan kota/kabupaten.
BACA JUGA: Jateng Tak Lagi Punya, Kemenhub Tetapkan 17 Bandara Internasional di RI, Ternyata Ini Alasannya
“PR-nya sendiri banyak di kabupaten/kota padahal mereka (pemda) memiliki keterbatasan anggaran. Terlebih, ketika terjadi pandemi Covid-19 kemarin maka anggaran infrastruktur untuk jalan banyak yang beralih ke sektor kesehatan. Dengan demikian, jalan kalau tidak terpelihara dengan baik maka biaya pemeliharaan atau perbaikannya akan lebih mahal,” terang Wilan.
Ia mengatakan bahwa banyak pihak yang mendukung program hibah jalan daerah. Sebab, pekerjaan rumahnya bukan hanya terkait jalan nasional namun juga jalan kabupaten/kota menjadi perhatian bersama. Mengingat, konektivitas jalan harus tersambung dan dalam kondisi mantap dari ujung ke ujung.
“Ke depan dalam renstra berikutnya untuk 2025-2029, kita sudah menargetkan bagaimana meningkatkan jalan nasional baik itu pemeliharaan maupun pembangunan. Untuk pemeliharaan tidak hanya bisa memikirkan pemerintah pusat itu hanya untuk pemeliharaan jalan nasional. Tapi, bagaimana juga bisa membantu pemerintah daerah. Ke depan kita mau mendorong yang namanya program hibah jalan daerah,” katanya. (ant)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
