SEMARANG, beritajateng.tv – Banyak siswa dari keluarga kurang mampu di Semarang menghadapi kendala serius dalam mengakses beasiswa pendidikan yang pemerintah sediakan.
Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Siti Roika, mengungkapkan bahwa ribuan siswa miskin tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kondisi ini menyebabkan mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan beasiswa, meskipun secara riil sangat membutuhkan.
Permasalahan ini mencuat dalam Diskusi Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Semarang.
Siti Roika menegaskan bahwa aturan pusat yang mengharuskan penerima beasiswa terdaftar di DTKS menjadi penghalang utama.
Pihak DPRD berencana memperjuangkan revisi Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang untuk mengatasi masalah ini dan memastikan pemerataan akses beasiswa.
Kendala Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Penyaluran beasiswa bagi siswa miskin di Semarang terkendala oleh aturan yang mengharuskan penerima terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Beasiswa terkendala dengan aturan pusat ya. Jadi, kita ada alokasi yang cukup besar untuk beasiswa, dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah ya. Tapi, syaratnya harus ada di DTKS,” kata dia.
DTKS, yang kini berganti dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), di nilai belum mampu mencakup seluruh masyarakat miskin secara akurat. Banyak keluarga yang secara faktual hidup dalam kemiskinan ekstrem, namun tidak terdaftar dalam sistem data tersebut.
Kesenjangan antara data dan realitas lapangan ini berdampak langsung pada akses pendidikan. Banyak siswa miskin yang seharusnya berhak menerima beasiswa justru terhalang, padahal bantuan ini krusial untuk keberlangsungan studi mereka.
