SEMARANG, beritajateng.tv – Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, mengingatkan bahwa korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak hanya berasal dari kelompok berpendidikan rendah.
Ia menyebut, dalam sejumlah kasus, lulusan perguruan tinggi pun ikut terjebak tawaran kerja palsu di luar negeri. Hal itu Leontinus sampaikan usai menghadiri Workshop Kepala Sekolah SMK untuk Program SMK Go Global di Hotel Tentrem, Kota Semarang, Kamis, 4 Desember 2025.
“Bukan mayoritas [sarjana], maksudnya ada juga yang S-1. Dalam logika kita, orang yang cukup berpendidikan itu seharusnya bisa memfilter informasi yang lebih baik. Tapi ternyata orang tetap susah untuk filter,” ujar Leontinus.
Menurut dia, banjir informasi palsu dan hoaks lowongan kerja di era digital membuat banyak calon pekerja tidak mampu membedakan peluang resmi dan penipuan. Hal ini, kata Leontinus, harus menjadi perhatian pemerintah maupun lembaga pendidikan.
BACA JUGA: Kemenko PM Targetkan 500 Ribu Lulusan SMK Kerja di Luar Negeri, Siap Kirim ke Jepang-Timur Tengah
“Maka dari itu pemerintah pusat, daerah, plus stakeholders pengiriman calon pekerja migran harus rajin turun ke lapangan menyebarkan informasi yang valid. Jadi bukan hanya informasi palsu yang beredar,” jelasnya.
Leontinus menambahkan, penegakan hukum terhadap TPPO merupakan ranah kepolisian dan Kemenko Polkam. Namun, kata dia, Kemenko PM tetap bertanggung jawab memastikan literasi calon pekerja migran meningkat.
“Ketika kita membanjiri informasi jauh lebih banyak dari informasi yang tidak valid, harapannya lebih banyak calon pekerja kita yang mulai tahu dan bisa membedakan mana yang valid mana yang tidak,” ujarnya.
Ia menegaskan, masyarakat perlu berhati-hati terhadap tawaran kerja yang terdengar terlalu mudah.
“Jangan tergiur gaji tinggi sekali, atau iming-iming ‘minggu depan langsung berangkat’, karena kita tahu untuk kerja resmi butuh waktu. Contohnya belajar bahasa Jepang sampai N4 saja butuh 6–8 bulan,” tegasnya.
Modus TPPO jual janji pekerjaan di negara maju, namun justru kirim korban ke negara berisiko
Lebih jauh, Leontinus menjelaskan pola rekrutmen TPPO yang kerap memanfaatkan nama negara-negara maju seperti Jepang atau negara Eropa untuk menarik korban. Faktanya, banyak korban justru dikirim ke negara berisiko tinggi dan dieksploitasi.
“Oh, modusnya macam-macam. Namanya penipu kan menjanjikan yang bagus-bagus. Menjanjikan jenis pekerjaan yang bagus, lokasi pekerjaan yang bagus,” kata Leontinus.
“Ya, tapi akhirnya sayangnya perginya ternyata ke negara-negara yang tidak baik. Ke pekerjaan-pekerjaan yang ternyata itu pekerjaan kejahatan. Nah, ini harus hati-hati,” lanjutnya.
BACA JUGA: Puluhan Warga Jateng jadi Korban TPPO di Eropa, Sebagian Enggan Pulang Demi Gaji Tinggi
Ia menegaskan, program resmi seperti SMK Go Global memiliki jalur legal yang jelas, mulai dari persiapan skill, bahasa, hingga pengetahuan budaya negara tujuan. Hal ini berbeda jauh dari modus TPPO yang menawarkan proses instan.
Leontinus juga menyebut negara tujuan pekerja migran resmi cukup beragam, mulai Jepang, Jerman, Turki, Slovakia, Singapura, hingga Uni Emirat Arab. Namun seluruhnya mensyaratkan kompetensi yang tidak bisa dipenuhi secara mendadak.
“Targetnya cukup besar. Terakhir saya dapat info sekitar 500 ribu pekerja yang akan kita siapkan skill-nya, bahasanya, mental dan pengetahuan budayanya untuk dikirim ke luar negeri,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
