“Program APU membawa dampak besar. Meningkatkan kesadaran politik, mendorong partisipasi warga, membangun budaya politik sehat, sekaligus mencegah konflik sosial yang kerap kali karena praktik politik uang,” jelasnya.
Penerapan Pemilu bersih di Blora
Di lain sisi, komitmen pendampingan juga datang dari legislatif daerah. Lanova Candra Tirtaka menegaskan bahwa DPRD Blora siap mendukung penguatan regulasi maupun anggaran untuk Bawaslu, terutama terkait edukasi politik.
Ia mencontohkan keberhasilan Pemilihan Kepala Desa di Desa Tutup, Kecamatan Tunjungan, yang berlangsung tanpa indikasi politik uang.
“Contoh seperti di Desa Tutup membuktikan edukasi politik bekerja. Saya berharap desa pengawasan dan Desa APU ada perluasan agar makin banyak wilayah menerapkan pemilu bersih,” tegasnya.
BACA JUGA: Polisi Selidiki Dugaan Keracunan MBG di SMPN 1 Blora, Bawa Sampel Makanan ke Labfor
Sementara itu, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Muhammad Sirotudin, menutup sesi pemaparan dengan menegaskan bahwa tuntutan publik terhadap transparansi Pemilu semakin tinggi. Karena itu, pengawasan harus berlangsung secara komprehensif dari hulu ke hilir.
“Masyarakat kini menuntut proses pemilu yang profesional, akuntabel, dan transparan. Bawaslu harus mampu menjawab tuntutan itu,” pungkasnya.
Ia menekankan bahwa pencegahan politik uang harus mulai sejak awal melalui edukasi dan pengawasan berjenjang. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
