Muhdi mengingatkan kembali alasan pemerintah sebelumnya menetapkan lima hari sekolah. Ia menyebut dua hari libur menjadi ruang bagi anak untuk kembali bersama keluarga, karena peran mendidik utamanya tetap berada pada orang tua, sementara sekolah hanya membantu.
BACA JUGA: Pemprov Jateng Ingin Terapkan Enam Hari Sekolah, Pengamat: Sabtu-Minggu Waktu Luang Murid-Guru
“Lima hari sekolah ini kan kebijakan pemerintah yang sebelumnya dengan berbagai alasan. Tugas utama mendidik anak kan orang tua, sekolah atau guru prinsipnya membantu. Maka dulu pemerintah mengambil lima hari agar siswa punya dua hari untuk bersama keluarga,” ujarnya.
Ia juga menyoroti siswa maupun guru SMA/SMK yang tak sedikit rumahnya jauh dari sekolah. Sistem lima hari sekolah, kata Muhdi, lebih efisien dari sisi transportasi dan tetap memenuhi beban mata pelajaran lantaran penyesuaian jamnya di hari-hari yang ada.
Pola tersebut, tutur dia, sekaligus melatih siswa menyesuaikan ritme dunia kampus dan dunia kerja yang umumnya libur di akhir pekan. Menurut Muhdi, guru juga memiliki hak yang sama.
Selain waktu untuk keluarga, ia menekankan instruksi Mendikdasmen soal satu hari khusus untuk pengembangan diri. Hari Sabtu, kata dia, selayaknya menjadi ruang untuk kegiatan tersebut tanpa mengurangi jam belajar siswa.
“Guru juga punya hak untuk menyiapkan diri untuk juga bersama anak-anak dan keluarganya. Hari Sabtu mestinya bisa untuk kumpul keluarga, untuk pengembangan diri, sehingga MGMP jangan mengambil hari-hari biasa,” ujarnya.
Pengamat pendidikan Unnes tak setuju
Penolakan senada juga datang dari Pengamat pendidikan asal Universitas Negeri Semarang (Unnes), Edi Subhkan. Edi meminta Pemprov Jawa Tengah melihat skema sekolah lima hari maupun enam hari secara komprehensif.
“Orang belajar di sekolah sebenarnya bukan semata-mata soal jadwal mata pelajaran, tapi terkait dengan banyak hal lain di sekolah dan luar sekolah. Perlu pegang prinsip dalam mengeluarkan kebijakan pendidikan. Salah satu yang penting adalah jangan sampai kebijakan tersebut merugikan guru dan siswa,” tegas Edi saat beritajateng.tv hubungi via WhatsApp, Minggu, 30 November 2025..
Sebelum mengganti kebijakan menjadi sekolah enam hari, Edi meminta Pemprov Jawa Tengah untuk mengkaji apakah selama ini pelaksanaan sekolah lima hari berimbas baik atau sebaliknya bagi siswa di tingkat SMA/SMK.
BACA JUGA: PGRI Jateng Tolak Enam Hari Sekolah: Guru Punya Hak Libur untuk Kumpul Keluarga di Hari Sabtu
“Di sinilah perlu kaji terlebih dulu, selama ini dengan sekolah lima hari bagaimana kualitas belajar siswa di sekolah, apakah mampu memberikan waktu bagi siswa untuk mengembangkan diri secara optimal, bagaimana pula dampaknya terhadap kehidupan sosial siswa tersebut di lingkungan keluarganya,” sambungnya.
Edi menilai, setiap perubahan kebijakan pendidikan harus berbasis data. Ia menegaskan bahwa Pemprov Jawa Tengah perlu menunjukkan terlebih dulu bagaimana pelaksanaan sekolah lima hari selama ini berdampak pada kualitas pembelajaran siswa dan kesejahteraan guru. Tanpa data itu, menurutnya, argumen untuk kembali ke sekolah enam hari menjadi lemah.
“Sampai di sini, Pemprov Jateng kalau mau mengubah kebijakan harusnya menyajikan data, terutama terkait kualitas pembelajaran dan dampaknya pada guru dan siswa. Kalau tidak ada, maka kurang kuat argumentasinya,” kata Edi. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
