SEMARANG, beritajateng.tv – Wacana perubahan dari lima hari menjadi enam hari sekolah bagi pelajar SMA/SMK di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah masih menimbulkan perdebatan, meskipun belum resmi diterapkan.
Pengamat pendidikan asal Universitas Negeri Semarang (Unnes), Edi Subhkan, meminta Pemprov Jawa Tengah untuk melihat skema sekolah lima hari maupun enam hari secara komprehensif. Hal itu Edi ungkap saat beritajateng.tv hubungi via WhatsApp, Minggu, 30 November 2025.
“Orang belajar di sekolah sebenarnya bukan semata-mata soal jadwal mata pelajaran, tapi terkait dengan banyak hal lain di sekolah dan luar sekolah. Perlu pegang prinsip dalam mengeluarkan kebijakan pendidikan, salah satu yang penting adalah jangan sampai kebijakan tersebut merugikan guru dan siswa,” tegas Edi.
Sebelum mengganti kebijakan menjadi sekolah enam hari, Edi meminta Pemprov Jawa Tengah mengkaji apakah selama ini pelaksanaan sekolah lima hari berimbas baik atau sebaliknya bagi siswa di tingkat SMA/SMK.
BACA JUGA: PGRI Jateng Tolak Enam Hari Sekolah: Guru Punya Hak Libur untuk Kumpul Keluarga di Hari Sabtu
“Di sinilah perlu kaji terlebih dulu, selama ini dengan sekolah lima hari bagaimana kualitas belajar siswa di sekolah; apakah mampu memberikan waktu bagi siswa untuk mengembangkan diri secara optimal, bagaimana pula dampaknya terhadap kehidupan sosial siswa tersebut di lingkungan keluarganya,” sambungnya.
Edi menilai setiap perubahan kebijakan pendidikan harus berbasis data. Ia menegaskan bahwa Pemprov Jawa Tengah perlu menunjukkan terlebih dulu bagaimana pelaksanaan sekolah lima hari selama ini berdampak pada kualitas pembelajaran siswa dan kesejahteraan guru. Tanpa data itu, menurutnya, argumen untuk kembali ke sekolah enam hari menjadi lemah.
“Sampai di sini, Pemprov Jateng kalau mau mengubah kebijakan harusnya menyajikan data, terutama terkait kualitas pembelajaran dan dampaknya pada guru dan siswa. Kalau tidak ada, maka kurang kuat argumentasinya,” kata Edi.
