SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin, menegaskan kebijakan enam hari sekolah di tingkat SMA/SMK belum resmi ditetapkan dan masih dalam tahap perumusan.
Pada November 2025 lalu, Gus Yasin mengaku kebijakan tersebut sudah mulai disosialisasikan di tingkat SMA/SMK.
Namun, saat dijumpai di Muladi Dome Universitas Diponegoro (Undip) pada Selasa, 16 Desember 2025, Wagub Jawa Tengah dua periode itu mengaku belum ada pembaruan maupun penetapan perihal kebijakan itu.
BACA JUGA: Siswanya Tak Setuju, Kepala SMAN 1 Semarang Justru Dukung Wacana Enam Hari Sekolah di Jawa Tengah
Ia mengaku kebijakan enam hari sekolah itu masih dirumuskan lagi. “[Update kebijakan enam hari sekolah] belum ya, kami masih tahap rumuskan lagi,” ujar Gus Yasin singkat.
Saat disinggung apakah ada tenggat sebelum kebijakan baru ditetapkan, Gus Yasin mengaku belum ada. “Belum ada [batas waktu atau tenggat penetapan kebijakan enam hari sekolah], nanti ya,” pungkasnya.
Gus Yasin sempat ungkap Pemprov Jateng sudah lakukan sosialisasi “Enam Hari Sekolah” ke sekolah-sekolah
Sebelumnya, Gus Yasin menyatakan kebijakan enam hari sekolah di jenjang SMA/SMK saat ini sudah mulai Pemprov sosialisasikan. Nantinya, bila sudah final atau benar-benar berlaku, siswa dan siswi akan melaksanakan pembelajaran selama setengah hari pada Jumat–Sabtu.
“Sekarang mulai sosialisasi, keadaan masyarakat bagaimana, penerimaan siswa dan siswi, termasuk kesiapan sekolah,” kata Gus Yasin usai Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pengelolaan DTSEN di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa, 25 November 2025.
Nantinya, kata dia, siswa dan siswi akan melaksanakan kegiatan selama setengah hari apabila menerapkan enam hari sekolah, tepatnya untuk pembelajaran pada Jumat dan Sabtu.
“Jumat pulang pukul 11.00 WIB. Sabtu pukul 11.00 WIB atau 12.00 WIB, jadi enggak penuh ya harinya,” terang Gus Yasin.
PGRI Jateng menolak
Kebijakan enam hari sekolah itu pun memantik perdebatan warga, utamanya di media sosial. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan pengamat pendidikan menjadi pihak yang tak setuju dengan wacana tersebut.
Ketua PGRI Jawa Tengah sekaligus Anggota DPD RI, Muhdi, menilai pola lima hari sekolah yang berjalan sejak beberapa tahun terakhir masih paling ideal bagi siswa, guru, dan orang tua.
Muhdi menyebut penegasan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti soal adanya satu hari pengembangan diri justru menguatkan alasan mempertahankan pola lima hari sekolah.
“Dalam satu pekan ada satu hari untuk pengembangan diri. Pengembangan keprofesian itu kan namanya terbebas atau libur,” ujar Muhdi saat beritajateng.tv temui usai peringatan Hari Guru di Kampus UPGRIS 4, Kota Semarang, Selasa, 25 November 2025.
Muhdi mengingatkan kembali alasan pemerintah sebelumnya menetapkan lima hari sekolah. Ia menyebut dua hari libur menjadi ruang bagi anak untuk kembali bersama keluarga, karena peran mendidik utamanya tetap berada pada orang tua, sementara sekolah hanya membantu.
BACA JUGA: Pemprov Jateng Ingin Terapkan Enam Hari Sekolah, Pengamat: Sabtu-Minggu Waktu Luang Murid-Guru
“Lima hari sekolah ini kan kebijakan pemerintah yang sebelumnya dengan berbagai alasan. Tugas utama mendidik anak kan orang tua, sekolah atau guru prinsipnya membantu. Maka dulu pemerintah mengambil lima hari agar siswa punya dua hari untuk bersama keluarga,” ujarnya.
Ia juga menyoroti siswa maupun guru SMA/SMK yang tak sedikit rumahnya jauh dari sekolah. Sistem lima hari sekolah, kata Muhdi, lebih efisien dari sisi transportasi dan tetap memenuhi beban mata pelajaran lantaran penyesuaian jamnya di hari-hari yang ada.
Pola tersebut, tutur dia, sekaligus melatih siswa menyesuaikan ritme dunia kampus dan dunia kerja yang umumnya libur di akhir pekan. Menurut Muhdi, guru juga memiliki hak yang sama.
Selain waktu untuk keluarga, ia menekankan instruksi Mendikdasmen soal satu hari khusus untuk pengembangan diri. Hari Sabtu, kata dia, selayaknya menjadi ruang untuk kegiatan tersebut tanpa mengurangi jam belajar siswa.
“Guru juga punya hak untuk menyiapkan diri untuk juga bersama anak-anak dan keluarganya. Hari Sabtu mestinya bisa untuk kumpul keluarga, untuk pengembangan diri, sehingga MGMP jangan mengambil hari-hari biasa,” ujarnya.
Pengamat pendidikan Unnes tak setuju
Penolakan senada juga datang dari Pengamat pendidikan asal Universitas Negeri Semarang (Unnes), Edi Subhkan. Edi meminta Pemprov Jawa Tengah melihat skema sekolah lima hari maupun enam hari secara komprehensif.
“Orang belajar di sekolah sebenarnya bukan semata-mata soal jadwal mata pelajaran, tapi terkait dengan banyak hal lain di sekolah dan luar sekolah. Perlu pegang prinsip dalam mengeluarkan kebijakan pendidikan. Salah satu yang penting adalah jangan sampai kebijakan tersebut merugikan guru dan siswa,” tegas Edi saat beritajateng.tv hubungi via WhatsApp, Minggu, 30 November 2025..
Sebelum mengganti kebijakan menjadi sekolah enam hari, Edi meminta Pemprov Jawa Tengah untuk mengkaji apakah selama ini pelaksanaan sekolah lima hari berimbas baik atau sebaliknya bagi siswa di tingkat SMA/SMK.
BACA JUGA: PGRI Jateng Tolak Enam Hari Sekolah: Guru Punya Hak Libur untuk Kumpul Keluarga di Hari Sabtu
“Di sinilah perlu kaji terlebih dulu, selama ini dengan sekolah lima hari bagaimana kualitas belajar siswa di sekolah, apakah mampu memberikan waktu bagi siswa untuk mengembangkan diri secara optimal, bagaimana pula dampaknya terhadap kehidupan sosial siswa tersebut di lingkungan keluarganya,” sambungnya.
Edi menilai, setiap perubahan kebijakan pendidikan harus berbasis data. Ia menegaskan bahwa Pemprov Jawa Tengah perlu menunjukkan terlebih dulu bagaimana pelaksanaan sekolah lima hari selama ini berdampak pada kualitas pembelajaran siswa dan kesejahteraan guru. Tanpa data itu, menurutnya, argumen untuk kembali ke sekolah enam hari menjadi lemah.
“Sampai di sini, Pemprov Jateng kalau mau mengubah kebijakan harusnya menyajikan data, terutama terkait kualitas pembelajaran dan dampaknya pada guru dan siswa. Kalau tidak ada, maka kurang kuat argumentasinya,” kata Edi. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
