Berdasarkan hasil BKP selama sebulan, Hadi menyimpulkan, para praja IPDN mampu bersinergi dengan ASN untuk melaksanakan tanggung jawab bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.
BACA JUGA: CPNS Ditutup, BKD Jateng Ungkap Lima Formasi Paling Banyak Diminati di Pemprov Jateng
Hadi memaparkan beberapa capaian yang berhasil mahasiswanya lakukan. Dalam pelaksanaan bidang aset daerah, praja telah melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap aset pemerintah daerah, termasuk pula dalam pemberdayaan asetnya. Mereka juga mampu melakukan penilaian atas 10 bidang tanah dan bangunan.
Di Dinas Koperasi dan UMKM, para praja mampu memverifikasi tingkat kesehatan pada 15 koperasi primer, dan pendataan terhadap 157 UMKM yang ada di rest area jalan tol. Para praja juga bisa memberikan nomor untuk perizinan berusaha pada 50 koperasi, serta memberikan sertifikasi pangan industri rumah tangga kepada 38 UMKM.
Selanjutnya, untuk bidang kelautan dan perikanan, para praja melakukan pembibitan dan membantu pemasaran, khususnya untuk perikanan darat.
“Di bidang kesehatan, para praja bersama para ASN di lingkup Dinas Kesehatan mampu melakukan akselerasi imunisasi pada 584.579 bayi,” ungkapnya.
Hadi menyampaikan, penyelenggaraan pemerintahan merupakan kegiatan yang sangat komplek, khususnya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Maka dari itu, pihaknya senang dapat bekerja sama dengan Pemprov Jateng yang merupakan provinsi terbesar dan terpadat ketiga di Indonesia. (*)
Editor: Andi Naga Wulan.
