MAKASSAR, beritajateng.tv – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengeluarkan edaran resmi yang menghimbau anggota mengenakan pita hitam di lengan kanan. Edaran tersebut sebagai ungkapan solidaritas dan dukacita atas meninggalnya Dr Mawartih Susanti, SpP. Dokter spesialis paru tersebut meninggal dalam masa pengabdiannya di RSUD Nabire, pekan lalu.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB IDI, Dr Ulul Albab, SpOG mengatakan. penggunaan pita hitam di lengan kanan ini ԁimulai sejak pemakaman almarhumah dr Mawarti pada Senin (13/3/2023) hingga Rabu (15/3/2023).
Surat edaran resmi PB IDI tersebut ԁitujukan kepada segenap Ketua IDI Cabang, Ketua IDI Wilayah, segenap Ketua Perhimpunan, serta segenap Ketua Keseminatan mulai hari ini.
Dalam ucapan dukacitanya pada saat melayat ke rumah duka, Ketua Umum PB IDI, DR Dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT menyatakan sangat mengagumi jejak pengabdian Dr Mawartih Susanti, SpP. Dr Mawartih lulus Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2004, lalu mengabdi Pegawai Tidak Tetap (PTT) di dua tempat. Yaitu di Wilayah Kalimantan Tengah dan kemudian PTT di Tolikara, Papua.
“Selepas Pendidikan Spesialis Paru Universitas Airlangga Surabaya, almarhumah dr Mawartih memilih Nabire sebagai tempat pengadian hingga akhir hayatnya 9 Maret 2023,” ujarnya.
Berdasarkan data, dari sekitar 1.424 dokter spesialis paru di Indonesia, jumlah untuk Indonesia Timur hanya kurang lebih 50 dokter.
Padahal kebutuhan dokter spesialis paru sangat ԁibutuhkan utamanya daerah-daerah seperti Nabire. Namun kendala seperti jaminan keamanan dan keselamatan, infrastruktur akses yang tidak memadai menjadi kendala bagi para dokter spesialis untuk bertugas secara maksimal.
PB IDI Minta Pemerintah Jamin Keamanan dan Keselamatan Tenaga Kesehatan
PB IDI meminta kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta seluruh aparat keamanan di daerah menjamin keamanan dan keselamatan para tenaga kesehatan. Terutama bagi mereka yang bertugas di wilayah konflik.
“Salah satu kendala pemerataan dokter, terutama spesialis, di daerah, belum ada jaminan keselamatan dan keamanan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Khsusnya bagi para tenaga kesehatan yang bertugas. Terutama di wilayah terpencil dan wilayah konflik,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaiki infrastruktur akses baik menuju antar desa atau daerah, juga menuju fasilitas kesehatan. Sehingga baik tenaga kesehatan dokter maupun masyarakat bisa mengakses layanan dan fasilitas kesehatan dengan lebih baik.
PB IDI akan selalu menjadi mitra strategis pemerintah untuk mendorong berkembangnya layanan kesehatan di Indonesia.
“Namun kendala pemerataan dokter spesialis di daerah terutama wilayah terpencil akan sulit ԁiatasi apabila hal-hal seperti jaminan keamanan dan keselamatan serta akses infrastruktur tidak ԁiperbaiki oleh pemerintah,” tegas Ketua Umum PB IDI, DR dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT.
Senada dengan Ketua Umum PB IDI, Keluarga Almarhumah Dr Mawartih mengharapkan kasus kehilangan tenaga kesehatan seperti jangan lagi terjadi. Keluarga sangat mengharapkan agar pejuang-pejuang kesehatan yang bersedia mengabdi di daerah terluar, perbatasan, terpencil dan daerah konflik benar-benar mendapat kepastian dan perlindungan keselamatan dalam tugas, dan jaminan itu wajib ada dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (*)
Editor: Ricky Fitriyanto
