SEMARANG, beritajateng.tv – Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Tengah mengusulkan perubahan formulasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan kebutuhan pekerja yang telah berkeluarga.
Dalam kajiannya, KASBI menilai kebutuhan hidup layak buruh yang sudah berkeluarga dengan dua anak mencapai Rp16 juta per bulan. Sementara itu, kebutuhan pekerja lajang perkiraannya sebesar Rp4 juta per bulan.
Ketua Umum KASBI Jateng, Mulyono mengatakan, selama ini perhitungan KHL dia nilai lebih berorientasi pada kebutuhan satu orang pekerja atau lajang.
Padahal, buruh yang telah berkeluarga memiliki tanggungan dan kebutuhan lebih besar. Mulai dari biaya pendidikan anak hingga kebutuhan pokok sehari-hari.
“Kami menyuarakan bahwa selama ini KHL kita perhitungannya hanya untuk satu orang atau lajang. Kami meminta agar formulasi itu segera ada penyesuaian dengan situasi dan kondisi saat ini,” kata Mulyono usai audiensi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu, 11 November 2026.
BACA JUGA: FOTO: Perempuan Kakao, Pulihkan Memori tentang Bumi
Dia bilang, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan telur turut memengaruhi kemampuan buruh dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Belum lagi biaya pendidikan anak yang harus buruh tanggung setiap bulan.
Mulyono menilai, apabila formulasi pengupahan tidak mengalami perubahan, kondisi kesejahteraan buruh di Jawa Tengah akan sulit meningkat. Oleh karena perhitungan kebutuhan hidup belum sepenuhnya mempertimbangkan pekerja yang telah berkeluarga.
Dia berkata, angka KHL Rp16 juta tersebut dari kajian internal bersama sejumlah federasi dan Jateng Guyub. Asumsinya menggunakan data perhitungan satu keluarga yang terdiri dari empat orang, yakni suami, istri, dan dua anak.
“Dari hasil kajian itu, kalau upah kita nanti mencapai Rp4 juta, kami pastikan itu hanya untuk buruh lajang. Karena dari temuan kami, kebutuhan untuk keluarga dengan empat orang, yakni suami, istri, dan dua anak, mencapai Rp16 juta,” kata Mulyono.
Dia mengatakan, angka tersebut bukan sekadar perkiraan, Melainkan berdasarkan perhitungan internal dan survei pasar yang dilakukan pihaknya.
“Iya, internal dan survei pasar. Jadi, untuk nominal itu tidak mungkin kami hanya mengarang-ngarang atau mengandai-andai, tetapi ini memang berdasarkan kondisi yang ditemui atau dialami buruh di lapangan,” ucap Mulyono.
KASBI Nilai Kenaikan Upah 10 Persen Hanya Cukup untuk Buruh Lajang
Mulyono juga menyoroti rencana kenaikan upah pada 2027. Menurutnya, apabila kenaikan upah hanya sebesar 10 persen, angka tersebut dia nilai belum mampu memenuhi kebutuhan pekerja yang telah berkeluarga.
“Ini sebagai bentuk usulan saja. Kalau 10 persen, kami pastikan itu hanya untuk buruh lajang, dan pasti dari hal-hal seperti itu upah tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari bagi buruh yang berkeluarga,” katanya.
Mulyono katakan, selain persoalan besaran upah, KASBI juga menyoroti kesenjangan pengupahan antardaerah di Jawa Tengah. Dia menilai perbedaan upah antara Kota Semarang dan daerah lain belum tentu sebanding dengan kebutuhan hidup masyarakat setempat.
BACA JUGA: Desak UMK Naik 10 Persen, Aliansi Buruh: Butuh Minimal Rp4,1 Juta untuk Hidup Layak di Kota Semarang
Dia mencontohkan kondisi di Grobogan, Brebes, dan Tegal yang menurutnya memiliki tingkat upah lebih rendah berbanding Kota Semarang. Padahal, harga sejumlah kebutuhan pokok di daerah tersebut terkadang justru lebih mahal.
“Kota Semarang saja misalnya Rp3,7 juta. Coba kita bandingkan dengan daerah terpencil seperti Grobogan, Brebes, dan Tegal, itu sangat rendah. Pasti di sana situasi kehidupannya lebih parah,” ucap Mulyono.
Menurutnya, hasil survei tersebut menjadi salah satu dasar bagi KASBI untuk mendorong adanya upah layak di Jawa Tengah. Dengan begitu kesenjangan antardaerah tidak semakin lebar.
“Karena harga beras dan beberapa kebutuhan pokok antara Kota Semarang dengan daerah tersebut justru kadang-kadang lebih mahal di daerah itu,” ucap dia.
Minta Pemerintah Beri Subsidi Pendidikan
Lebih lanjut, Mulyono menyebut kebutuhan hidup buruh tidak hanya sebatas mencukupi makan sehari-hari. Pekerja yang telah berkeluarga juga harus memikirkan kebutuhan transportasi hingga biaya pendidikan anak, terutama ketika memasuki jenjang perguruan tinggi.
Dia berharap pemerintah turut mengambil peran dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentunya apabila besaran upah nantinya belum mampu mencapai angka KHL yang KASBI usulkan. Dukungan tersebut dapat berupa berbagai kebijakan, termasuk subsidi hingga pembebasan biaya kuliah.
“Misalnya, kalau tetap terjadi upah Rp4,5 juta atau Rp5 juta, paling tidak ada hal-hal lain yang pemerintah lakukan. Terutama untuk biaya kuliah, hapus atau pemerintah tanggung, atau ada subsidi-subsidi lain,” ucap Mulyono.
BACA JUGA: Desak UMK Naik 10 Persen, Aliansi Buruh: Butuh Minimal Rp4,1 Juta untuk Hidup Layak di Kota Semarang
Dia berkata, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat tidak semestinya hanya terbeban kepada pengusaha melalui kebijakan pengupahan.
“Bagaimanapun, masyarakat atau rakyat Jawa Tengah ini menjadi tanggung jawab pemerintah,” katanya. (*)
Editor: Diaz A Abidin
