“Untuk longsor, terutama berada di wilayah perbukitan. Di antaranya Candisari, Jomblang, Gajahmungkur, Sadeng di Gunungpati, serta sebagian Banyumanik, khususnya Pudakpayung,” jelasnya.
Menurut Endro, pemetaan tersebut menjadi dasar bagi BPBD untuk meningkatkan pengawasan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana selama musim penghujan.
Posko dan Tim Reaksi Cepat Bersiaga
BPBD Kota Semarang mulai menyiapkan personel, peralatan, dan logistik untuk menghadapi puncak musim hujan. Tim Reaksi Cepat (TRC) bersiaga untuk memantau kondisi lapangan sekaligus melakukan penanganan ketika bencana terjadi.
BPBD juga mengoptimalkan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), pemantauan tinggi muka air, serta informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Peralatan yang disiapkan mencakup sarana evakuasi, perahu karet, pompa portabel, kendaraan operasional, serta kebutuhan logistik darurat.
“Jika hujan lebat berlangsung lama, kami memantau informasi BMKG dan ketinggian air di sungai maupun rumah pompa secara berkala. TRC siap bergerak untuk melakukan asesmen, evakuasi, dan penyaluran logistik,” kata Endro.
Ia menegaskan, penanganan bencana tidak dapat dilakukan BPBD sendirian. Diperlukan koordinasi lintas instansi karena setiap lembaga memiliki kewenangan dan tugas masing-masing.
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang menangani infrastruktur seperti pompa, drainase, dan pengerukan sungai. Sementara itu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana menangani sungai dan rumah pompa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan bertugas mendukung penanganan pengungsi serta pelayanan kesehatan. TNI, Polri, dan relawan juga dilibatkan untuk membantu proses evakuasi.
BPBD turut memperkuat kesiapsiagaan melalui Kecamatan dan Kelurahan Tangguh Bencana. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan relawan di tingkat kampung harapannya menjadi penghubung informasi kondisi lapangan.
Endro menyebut gladi kesiapsiagaan pada 20 Oktober lalu melibatkan TNI, Polri, kecamatan, kelurahan, dan relawan.
“Personel BPBD di bagian pengendalian operasi sekitar 40 orang. Karena itu, kami membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari dinas terkait hingga relawan dan komunitas kebencanaan,” ujarnya.





