SEMARANG, beritajateng.tv – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang memetakan sejumlah kawasan yang perlu mendapat perhatian, mulai dari wilayah pesisir utara yang rawan banjir hingga perbukitan selatan yang berpotensi mengalami longsor.
Hal ini lantaran ancaman bencana hidro metrologi di Kota Semarang terus meningkat jelang puncak musim hujan yang bakal terjadi pada Januari hingga Februari 2027.
Catatan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kota Semarang menunjukkan, sebanyak 715 kejadian bencana tercatat sejak Januari hingga 16 November 2026. Berbagai kejadian tersebut berdampak terhadap 6.733 warga.
Dari jumlah itu, sebanyak 19 orang mengalami luka-luka dan enam orang meninggal dunia. BPBD juga memperkirakan total kerugian akibat bencana mencapai Rp9,4 miliar.
BACA JUGA: Jelang Musim Hujan, BSB Village Semarang Bantu Normalisasi Sungai di Mijen, Kerahkan Alat Berat dan Salurkan Sembako
Kepala BPBD Kota Semarang, Endro Pudjo Martanto, mengatakan wilayah pesisir utara menjadi kawasan dengan ancaman banjir tinggi. Daerah tersebut meliputi Kecamatan Genuk, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Tugu, dan Semarang Barat.
Sementara itu, Kecamatan Pedurungan dan sebagian Semarang Tengah masuk kategori ancaman sedang hingga tinggi.
Sejumlah titik yang mendapat perhatian khusus antara lain Kaligawe, Tambakrejo, Sawah Besar, Trimulyo, Terboyo, Kemijen, Tanjungmas, Bandarharjo, Muktiharjo, dan Mangkang.
“Wilayah dengan ancaman banjir tinggi terutama berada di dataran rendah pesisir utara. Beberapa kawasan tersebut perlu mendapat perhatian karena berpotensi terdampak genangan maupun banjir,” ujar Endro.
Wilayah Perbukitan Terancam Longsor
Ancaman bencana tidak hanya mengintai kawasan pesisir. BPBD juga mengingatkan potensi tanah longsor di wilayah perbukitan Kota Semarang.
Kawasan Candisari, khususnya Jomblang, serta Gajahmungkur menjadi beberapa wilayah yang perlu di waspadai. Ancaman serupa juga terdapat di Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, dan sebagian Banyumanik, terutama kawasan Pudakpayung.
Endro menyebut kawasan perumahan di Pudakpayung beberapa kali mengalami kejadian longsor. Kondisi geografis yang berbukit membuat wilayah tersebut membutuhkan perhatian, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi dalam waktu lama.
“Untuk longsor, terutama berada di wilayah perbukitan. Di antaranya Candisari, Jomblang, Gajahmungkur, Sadeng di Gunungpati, serta sebagian Banyumanik, khususnya Pudakpayung,” jelasnya.
Menurut Endro, pemetaan tersebut menjadi dasar bagi BPBD untuk meningkatkan pengawasan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana selama musim penghujan.
Posko dan Tim Reaksi Cepat Bersiaga
BPBD Kota Semarang mulai menyiapkan personel, peralatan, dan logistik untuk menghadapi puncak musim hujan. Tim Reaksi Cepat (TRC) bersiaga untuk memantau kondisi lapangan sekaligus melakukan penanganan ketika bencana terjadi.
BPBD juga mengoptimalkan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), pemantauan tinggi muka air, serta informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Peralatan yang disiapkan mencakup sarana evakuasi, perahu karet, pompa portabel, kendaraan operasional, serta kebutuhan logistik darurat.
“Jika hujan lebat berlangsung lama, kami memantau informasi BMKG dan ketinggian air di sungai maupun rumah pompa secara berkala. TRC siap bergerak untuk melakukan asesmen, evakuasi, dan penyaluran logistik,” kata Endro.
Ia menegaskan, penanganan bencana tidak dapat dilakukan BPBD sendirian. Diperlukan koordinasi lintas instansi karena setiap lembaga memiliki kewenangan dan tugas masing-masing.
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang menangani infrastruktur seperti pompa, drainase, dan pengerukan sungai. Sementara itu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana menangani sungai dan rumah pompa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan bertugas mendukung penanganan pengungsi serta pelayanan kesehatan. TNI, Polri, dan relawan juga dilibatkan untuk membantu proses evakuasi.
BPBD turut memperkuat kesiapsiagaan melalui Kecamatan dan Kelurahan Tangguh Bencana. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan relawan di tingkat kampung harapannya menjadi penghubung informasi kondisi lapangan.
Endro menyebut gladi kesiapsiagaan pada 20 Oktober lalu melibatkan TNI, Polri, kecamatan, kelurahan, dan relawan.
“Personel BPBD di bagian pengendalian operasi sekitar 40 orang. Karena itu, kami membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari dinas terkait hingga relawan dan komunitas kebencanaan,” ujarnya.
Warga Diminta Siapkan Tas Siaga Bencana
BPBD juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan kesiapan pemerintah. Warga yang tinggal di kawasan rawan bencana perlu memahami risiko dan menyiapkan langkah antisipasi sejak dini.
Masyarakat diminta rutin memantau informasi cuaca resmi dari BMKG dan peringatan BPBD. Warga juga perlu menjaga saluran air agar tidak tersumbat sampah serta bergotong royong membersihkan lingkungan.
Selain itu, setiap keluarga dianjurkan menyiapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, pakaian, dan makanan ringan.
Warga juga ia minta mengamankan barang berharga di tempat lebih tinggi. Jika air mulai memasuki rumah, masyarakat perlu mematikan aliran listrik melalui meteran atau MCB dengan tetap mengutamakan keselamatan.
“Jangan menerobos genangan atau arus deras. Warga juga perlu mengetahui titik evakuasi terdekat dan mengikuti arahan petugas,” imbau Endro.
Ia meminta masyarakat segera melapor jika terjadi bencana atau ada warga yang membutuhkan pertolongan. Laporan dapat masyarakat sampaikan melalui Call Center 112.
Menurutnya, layanan tersebut akan memilah laporan berdasarkan jenis kejadian dan meneruskannya kepada instansi yang berwenang.
“Call Center 112 menjadi jalur paling mudah bagi masyarakat. Laporan akan di pilah sesuai kebutuhan, apakah menjadi tugas BPBD, pemadam kebakaran, atau dinas kesehatan. Semua harus segera kami tindak lanjuti,” pungkasnya. (*)





