Jateng

BPKAD Tawarkan 43 Aset Pemprov Jateng yang Belum Produktif, Potensi Tambah PAD Rp2,6 Miliar per Tahun

×

BPKAD Tawarkan 43 Aset Pemprov Jateng yang Belum Produktif, Potensi Tambah PAD Rp2,6 Miliar per Tahun

Sebarkan artikel ini
Aset Pemprov | Dana Jateng
Kepala Bidang Anggaran BPKAD Jawa Tengah, Dwianto Priyonugroho, saat dijumpai di kantornya. (Made Dinda Yadnya Swari/beritajateng.tv)

Dalam kesempatan itu, Dwianto juga menyinggung sejumlah aset maupun badan usaha daerah yang ԁinilai belum berkembang optimal, seperti PT PRPP Jawa Tengah maupun proyek Jateng Valley.

Ia menegaskan kondisi tersebut tidak secara langsung membebani APBD Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, status PRPP merupakan kekayaan daerah yang ԁipisahkan sehingga operasional perusahaan tidak menggunakan anggaran rutin pemerintah daerah.

“Kalau secara membebani APBD jelas tidak, karena itu namanya kekayaan daerah yang ԁipisahkan. Jadi ԁia masuk dalam APBD tapi terpisah. Jadi PRPP itu sebetulnya berdiri sendiri,” katanya.

Ia menjelaskan, pemerintah hanya dapat melakukan intervensi melalui mekanisme penyertaan modal apabila memang ԁiputuskan menjadi prioritas.

“Kalau memang pemerintah ingin melakukan intervensi, tentunya dengan penyertaan modal. Tapi saat ini kan posisinya tidak. Sehingga PRPP sendiri yang melakukan seluruh operasional,” ujarnya.

BACA JUGA: Profil Yuenchi Arwindi, Pengacara yang Diduga Simpan Aset Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Kendati begitu, Dwianto membenarkan telah ada sejumlah calon investor yang mulai menjalin komunikasi dengan pengelola PRPP. Pemerintah berharap konsep pengembangan kawasan tersebut nantinya mampu memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga masyarakat.

Selain PRPP, Dwianto mengatakan pemerintah juga terus mengevaluasi sejumlah aset lain yang pemanfaatannya belum maksimal, termasuk kawasan Jateng Valley maupun beberapa aset penginapan.

Ia menilai sebagian aset pemerintah juga membutuhkan perbaikan fisik sebelum dapat ԁimanfaatkan secara optimal.

“Kalau masalah beberapa aset kita, ada penginapan, ini memang kita harus betul-betul melihat pasarnya. Yang kedua kondisinya. Ini yang perlu bersama-sama kita pikirkan karena pada sisi lain banyak sekali aset kita yang harus mendapat perbaikan terlebih dahulu untuk bisa bermanfaat lebih optimal,” ujarnya.

Karena keterbatasan anggaran, pemerintah harus menentukan prioritas dalam melakukan pembenahan aset.

“Dengan kondisi dan keadaan, kita harus memilih mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa kita benahi dan bisa bermanfaat,” pungkas Dwianto. (*)

Editor: Mu’ammar R. Qadafi