SEMARANG, beritajateng.tv – Program revitalisasi tambak di pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa mulai digarap serius. Jawa Tengah mendapat jatah 15.250 hektare dari total 78.550 hektare lahan tambak idle atau menganggur yang akan diaktifkan kembali dalam tiga tahun ke depan.
Berdasarkan data yang beritajateng.tv terima dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah pada Kamis, 16 Oktober 2025, lahan tambak yang siap revitalisasi tersebar di 11 kabupaten/kota pesisir, mulai dari Brebes hingga Rembang.
Jawa Tengah mendapat jatah 15.250 hektare tambak dari program nasional revitalisasi Pantura. Namun, lahan siap garap yang baru DKP Jawa Tengah verifikasi saat ini baru seluas 3.246,1 hektare.
Lahan terluas berada di Kabupaten Brebes (722,8 hektare), berlanjut Pemalang (416,9 hektare), Pekalongan (642,6 hektare), dan Pati (615,5 hektare). Sisanya tersebar di Tegal, Batang, Kendal, Demak, Jepara, Rembang, dan Kota Pekalongan.
BACA JUGA: Pencari Ikan Tewas Tenggelam di Tambak Gemulak Demak, Polsek Sayung: Debit Air Sedang Tinggi
“Intinya, kebijakan ini kami dukung sepenuhnya. Pak Gubernur juga sudah mengirim surat kepada pemerintah pusat dalam rangka mendorong program ini,” ujar Kepala DKP Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi, Kamis, 16 Oktober 2025.
Endi menjelaskan, program revitalisasi tambak ini merupakan penjabaran dari Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto yang fokus pada kemandirian pangan dan energi.
Di sektor kelautan dan perikanan, kata Endi, program itu tertuang melalui roadmap ekonomi biru, termasuk program “pangan biru” untuk mendukung ketahanan pangan nasional di bidang kelautan.
Revitalisasi tambak Pantura dan pengembangan modeling budidaya
Endi menuturkan, kebijakan utamanya mencakup revitalisasi tambak Pantura dan pengembangan modeling budidaya, seperti udang vaname, rumput laut, kepiting, nila salin, dan komoditas lain.
Tak hanya itu, DKP Jawa Tengah juga menyiapkan Kampung Budidaya Tematik di beberapa daerah. “Fungsinya untuk meningkatkan produktivitas, terutama komoditas nila salin. Komoditas ini targetnya bisa menjadi komoditas ekspor,” jelas Endi.
Pihaknya membeberkan alasan mengapa memilih nila salin. Kata Endi, pemilihan nila salin karena adaptif terhadap kadar salinitas air payau hingga 10–15 ppt, memiliki tekstur daging lebih padat daripada nila air tawar, hingga memiliki potensi pasar ekspor yang lebih besar.
“Pemerintah pusat menargetkan revitalisasi 78.550 hektare tambak di tiga provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, untuk meningkatkan produktivitas perikanan budidaya,” sambungnya.
BACA JUGA: Duh! Bekas Tambak di Tambakrejo Semarang Kini Jadi Pulau Sampah, Bikin Warga Resah
Lebih jauh, Endi mengingatkan tambak-tambak idle di Pantura sejatinya pernah menjadi lumbung produksi udang pada era 1990-an. Namun, saat itu, kaya Endi, pengelolaan tidak ramah lingkungan. Tambak dikelola tanpa kaidah teknis, hingga merebak penyakit spot disease yang mematikan seluruh populasi udang.
“Banyak tambak yang pengelolaannya asal-asalan; misalnya kolam di satu sisi sudah panen tapi sisi lainnya baru isi air. Akibatnya virus menyebar, semua tambak di Pantura habis dan terbengkalai,” ujarnya.
Program revitalisasi kali ini, tutur dia, akan memperbaiki tata kelola dari hulu hingga hilir.
“Di hulu akan dibangun hatchery dan pabrik pakan, on farm akan ditata sesuai kaidah Cara Pembenihan Ikan yang Baik atau CPIB dengan intervensi teknologi seperti kincir, sensor pH, dan pemantauan kualitas air, sedangkan di hilir akan dikembangkan unit pengolahan untuk memberi nilai tambah,” ujarnya.
DKP Jawa Tengah masih tunggu mekanisme teknis
Kendati kebijakan nasional sudah berjalan, Endi mengaku mekanisme pelaksanaannya di Jawa Tengah belum dirinci secara spesifik. Menurutnya, tantangan terbesar ada pada struktur kepemilikan lahan tambak yang tersebar dan masyarakat kuasai.
“Di Jawa Barat itu satu hamparan dan mungkin aset Perhutani ya, tapi di Jawa Tengah ini masih belum jelas. Secara teknis, mekanisme pelaksanaannya, blueprint-nya, belum ada pembahasan detail. Kalau dalam satu hamparan itu berarti harus ada konsolidasi lahan. Nah, bagian inilah yang masih belum jelas,” tambahnya.
Endi menyebut, DKP Jawa Tengah berharap ada kejelasan dari pemerintah pusat mengenai skema pendanaan, pola kemitraan, dan mekanisme pengelolaan agar program ini dapat pihaknya inisiasi mulai 2026.
Saat ini, program Kampung Budidaya Merah Putih sudah berjalan di lima daerah dengan alokasi anggaran sekitar Rp22 miliar.
“Kami ingin Jawa Tengah menjadi penopang pangan nasional, tidak hanya pangan hijau, tapi juga pangan biru,” pungkas Endi.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mempercepat atau mendukung proyek desalinasi di pesisir Jawa Tengah.
Hal itu Luthfi sampaikan dalam sambutannya saat menghadiri Rakerwil dan Pelantikan Pengurus DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Jawa Tengah di Hotel Padma, Kota Semarang, Senin, 13 Oktober 2025 sore.
BACA JUGA: Perkuat Sektor Perikanan, Bank Jateng Gelontorkan CSR untuk Tambak Pati
Menteri KKP RI, Sakti Wahyu Trenggono, hadir dalam acara itu, sekaligus resmi terlantik sebagai Ketua DPW PAN Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Luthfi menyebut panjang pantai di Jawa Tengah 97 kilometer yang meliputi 17 kabupaten/kota.
Kepada Trenggono, Luthfi menyampaikan pihaknya tengah menunggu proyek desalinasi atau penghilangan kadar garam dalam air untuk menjadi tambak di pesisir Jawa Tengah.
“Dan mohon maaf, mohon izin kepada Pak Menteri sekaligus Ketua DPW PAN, pantai kita panjangnya 97 kilometer, meliputi 17 kabupaten/kota, menunggu desalinasi dan menunggu air tawar kita untuk menjadi tambak-tambak yang sudah 60 persen kita [lakukan] Pak Menteri,” ujar Luthfi.
Menurut pengakuannya, ada 72 hektare lahan tambak yang siap untuk diinvestasikan di pesisir Jawa Tengah. “Kami juga dengan para bupati di 17 kabupaten sudah hitung, 72 hektar siap memenuhi investasi,” jelas Luthfi.
Pada kesempatan itu, Luthfi meminta Trenggono untuk mempercepat proses desalinasi. Tujuannya, kata Luthfi, agar investasi segera masuk ke wilayahnya.
“Mohon izin, Pak. Sehingga Jawa Tengah dengan harapan mempunyai daya saing kepada provinsi lain, karena Jawa Tengah adalah Jawa Tengah, yang tidak boleh kalah dengan Jawa-Jawa lainnya,” ujar dia. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
