Sebagai putra asli Semarang, tentu inisiatifnya ini mendapat dukungan dari Walikota semarang, Agustina wilujeng Pramestuti. Sebagai bentuk partisipasi warga negara indonesia untuk membangun sistem perekonomian daerah berbasis tata kelola BUMD yang profesional.
Sementara itu, Kemendagri mencatat jumlah BUMD sebanyak 1.057 yang tersebar di berbagai daerah dengan total asetnya yang dimiliki BUMD ada Rp.1.170,1 triliun. Equitas Rp236,5 triliun, dan BUMD secara kolektif mencatatkan laba Rp29,5 triliun dan deviden yang disetorkan sebesar Rp13,01 triliun kata Dijen Bina Keuangan Kemendagri Agus Fatoni.
Lalu dari sisi SDM, Kemendagri menyebut jumlah pegawai BUMD cukup banyak. Saat ini terdapat 1.911 direksi, 1.993 Dewan Pengawas atau Komisaris, dan total jumlah pekerja BUMD mencapai 154.609 orang.
BACA JUGA: DPRD Kota Semarang Bahas Empat Raperda, Keterbukaan Informasi Publik Hingga Pendanaan BUMD
Dirjen Binkeu Kemendagri, Agus Fatoni mengungkapkan beberapa persoalan yang kemudian menghambat kinerja BUMD;
Pertama, banyak BUMD yang belum sehat secara keuangan sehingga menjadi beban fiskal serta belum memiliki satuan pengawas internal dan manajemen resiko yang memadai.
Kedua, ada juga BUMD yang diam di zona nyaman hingga di intervensi pihak tertentu. Ketiga, jumlah Dewas atau komisaris tercatat lebih banyak dari jumlah direksi. Selanjutnya, keempat, pengawasan terhadap BUMD di nilai masih belum efektif dan belum optimal.
Kemudian yang kelima, pelaksanaan tata kelola belum optimal terlaksana dan keenam, menejemen pengelolaan BUMD juga masih belum maksimal.
Ketujuh, penyertaan modal yang belum sesuai kebutuhan dan belum berkelanjutan serta lemahnya komitmen pemilik dalam pengelolaan BUMD.
Lalu, kedelapan, belum terdapat kepaduan terhadap kebijakan yang berlaku dan tidak adanya sanksi terhadap pelanggar kebijakan. Dan kesembilan, profesionalsime SDM masih belum merata.
Dari persoalan itu Agus menyebut perlu adanya peningkatan daya saing BUMD agar mempu berkompetisi secara optimal. Hal itu harapannya mampu meningkatkan pembangunan daerah serta meningkatkan PAD. (*)
Editor: Elly Amaliyah
