“Terkait unit usaha BUMDes, salah satunya adalah pengelolaan pasar. Namun di Jateng tidak ada Dinas Pasar, adanya di kabupaten. Maka nanti kita kolaborasikan dengan kabupaten,” ungkapnya dalam dialog yang dipandu Host Nurkholis dan Co Host Okfied Sosendar tersebut.
Didi menambahkan, pihaknya telah mengusulkan pada tahun 2023 nanti sebanyak 1.038 BUMDes mendapatkan bantuan modal masing-masing Rp 20 juta. Dia menyarankan, jika BUMDes akan mengelola pasar desa, maka manajemen pasar dipisahkan dengan pemerintah desa.
“Pendapatan bisa dari sewa kios, los, retribusi, hingga parkir,” kata dia,
Dosen Fakultas Ekonomi Unisri Surakarta, Lamidi menjelaskan, sukses tidaknya pengelolaan pasar desa sangat bergantung pada sumber daya manusia (SDM) yang ada di BUMDes.
“Ini akan berhasil jika pengelolaannya diserahkan ke BUMDes yang bekerja efektif dan efisien. Tapi belum tentu efektif jika BUMDes nya hanya sekedar papan nama saja,” tegasnya.
Dikatakannya, pengelolaan pasar desa yang efektif bisa menjadi sumber pendapatan asli desa. Maka dibutuhkan SDM BUMDes yang bisa memanage dan mengorganisasi. (*)
editor: ricky fitriyanto
