Menyadari keterbatasan anggaran daerah, Agus menyarankan Pemerintah Kota Semarang membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta.
Skema investasi ini harapannya mampu menghadirkan hunian vertikal dengan harga terjangkau tanpa membebani APBD secara berlebihan.
“Kalau hanya mengandalkan APBD tentu berat. Karena itu, perlu kolaborasi dengan sektor swasta agar biaya pembangunan bisa di tekan dan cicilan rusun tetap terjangkau bagi buruh di Semarang,” katanya.
Selain buruh, Agus juga menyoroti keberadaan penghuni rusun dari kelompok sangat miskin dan lanjut usia yang sudah tidak produktif serta kesulitan membayar sewa.
Dia meminta Dinas Sosial Kota Semarang untuk lebih aktif memberikan pendampingan bagi kelompok rentan tersebut.
“Untuk warga yang benar-benar tidak mampu atau lansia sebatang kara, pemerintah harus hadir. Mereka sebaiknya mendapat fasilitas di panti sosial atau panti wreda agar tetap mendapatkan perawatan yang layak,” pungkas Agus. (*)
Editor: Elly Amaliyah
