Jateng

Buruh Butuh Hunian Layak, DPRD Kota Semarang Usulkan Rusun Jadi Hak Milik

×

Buruh Butuh Hunian Layak, DPRD Kota Semarang Usulkan Rusun Jadi Hak Milik

Sebarkan artikel ini
Tunggakan Rusunawa
Rusunawa Kudu, Genuk, Kota Semarang. (Ellya/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya kalangan buruh, kembali menjadi sorotan di Kota Semarang.

Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Agus Riyanto Slamet, mendorong pemerintah kota untuk menghadirkan solusi hunian vertikal yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Agus menilai, sejumlah rumah susun (rusun) di Kota Semarang kini sudah tidak layak huni dan memerlukan revitalisasi menyeluruh.

Ia mencatat beberapa bangunan rusun telah berusia hampir tiga dekade dan mengalami kerusakan di berbagai bagian, mulai dari lantai, dinding, hingga sistem drainase.

“Banyak rusun di Semarang usianya sudah mendekati 29 tahun. Kondisinya jelas membutuhkan perbaikan serius agar tetap layak huni, terutama oleh buruh dan warga berpenghasilan rendah,” kata Agus.

Di tengah keterbatasan lahan perkotaan dan tingginya kebutuhan rumah, Agus mendorong perubahan paradigma penyediaan hunian.

Agus mengusulkan agar buruh tidak hanya menjadi penyewa, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memiliki unit rusun melalui skema hak milik atau hak guna bangunan.

“Sudah saatnya buruh memiliki apartemen sendiri. Jika memungkinkan, status rusun bisa dialihkan menjadi hak milik atau rusunami. Dengan kepastian kepemilikan, buruh akan merasa lebih tenang dan memiliki masa depan yang lebih pasti,” ujarnya.

BACA JUGA: Talud di Sungai Tlogosari Raya Ambrol, DPRD Desak Pemkot Semarang Lakukan Perbaikan

Menurut Agus, kepemilikan hunian akan memberikan dampak positif secara psikologis maupun ekonomi. Buruh tidak lagi di bayangi kekhawatiran penggusuran dan dapat mengalokasikan penghasilan untuk kebutuhan lain yang lebih produktif.

Ia juga menyoroti persoalan jarak tempat tinggal dan lokasi kerja. Banyak buruh terpaksa tinggal di wilayah pinggiran karena mahalnya biaya hunian di pusat kota, sehingga harus mengeluarkan ongkos transportasi yang tidak sedikit setiap hari.

“Buruh yang bekerja di kota Semarang tapi tinggal jauh di pinggiran akhirnya terbebani biaya transportasi dan waktu. Hunian vertikal di dalam kota menjadi solusi paling rasional untuk menekan biaya hidup mereka,” jelas Agus.