SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin mendorong keterbukaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di berbagai sektor.
Keterbukaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum itu ia dukung mulai dari pemerintah desa hingga perguruan tinggi di Jawa Tengah.
Menurutnya, pengelolaan dokumen penting agar tidak memunculkan masalah ijazah palsu di kemudian hari. Terlebih, isu ijazah palsu santer menyerang nama Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.
Hal itu Gus Yasin sampaikan dalam sambutannya saat membuka Rakor Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis, 15 Mei 2025.
Wakil Gubernur dua periode itu menyoroti pentingnya menyertakan dokumentasi secara digital melalui laman resmi pemerintah maupun perguruan tinggi.
“Saat ini masyarakatnya sudah mulai digital. Salah satu penilaiannya adalah dari pemerintah desa menyertakan di pojok website-nya, harus ada dokumen-dokumentasinya, termasuk di kampus-kampus,” ungkap Gus Yasin.
BACA JUGA: DPW PPP Jawa Tengah Dukung Gus Yasin Maju Sebagai Ketua Umum: Kita Harus Back to Pesantren
Tak hanya itu, Gus Yasin turut meyakini keterbukaan informasi dan dokumen itu dapat meminimalisir terjadinya permasalahan hukum yang berlarut.
Sebagaimana persoalan ijazah milik Jokowi yang belakangan kembali ramai karena dugaan keabsahannya.
“Saya yakin kalau kampus sudah mulai, tetapi masifkan dokumen-dokumen itu. Sehingga nanti tidak ada permasalahan ijazah palsu apa asli. Ya, toh? Ini juga harus kita munculkan, ini penting. Jadi, pertanyaan [ijazah asli atau palsu] itu tidak muncul,” ucapnya.
Gus Yasin ungkap pemeriksaan berkas Pilkada 2024 lebih detail
Menariknya, Gus Yasin juga menuturkan pengalamannya saat terjun dalam kontestasi Pilkada 2024 lalu saat ia mengalami pengecekan dokumen yang ketat.
