SEMARANG, beritajateng.tv – Sejumlah mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) mengejar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hingga basement Muladi Dome Undip pada Jumat, 3 Juli 2026 sore.
Kelompok mahasiswa tersebut memberikan policy brief kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia itu seusai kuliah umum yang membahas APBN untuk Indonesia Maju: Menjaga Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan dan Pembangunan.
Dalam dokumen tersebut, mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta meninjau kembali postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Penyerahan dokumen berlangsung dramatis. Awalnya, mahasiswa menunggu Purbaya di pintu keluar selatan Muladi Dome Undip.
BACA JUGA: Pekerja Bergaji di Bawah Rp10 Juta Bebas Pajak, Ini Daftar Sektor Penerimanya Sesuai Kebijakan Purbaya
Namun, rombongan menteri mengubah jalur menuju area parkir basement sehingga mahasiswa berlari mengejar hingga berhasil menemui Purbaya sesaat setelah keluar dari lift dan sebelum memasuki kendaraan dinasnya.
Dalam kesempatan itu, mahasiswa menyampaikan langsung sejumlah rekomendasi hasil kajian kepada Purbaya, termasuk terkait pelaksanaan Program MBG.
Salah seorang mahasiswa meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran program tersebut karena ternilai belum memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
“Bapak harus mengevaluasi total soal pendanaan MBG. Karena kami melihat tidak adanya manfaat yang signifikan kepada masyarakat,” ujar salah seorang mahasiswa.
Menanggapi hal tersebut, Purbaya menyatakan pemerintah akan terus mencermati pelaksanaan program tersebut.
“Dana MBG akan dipotong lagi dan ke depan akan kita amati dari hari ke hari,” jawab Purbaya.
Ketua Bidang Sosial Politik BEM Undip 2026, Fadhil Dzikra, mengatakan policy brief yang diserahkan memuat sejumlah hasil kajian mengenai kondisi ekonomi nasional beserta rekomendasi kebijakan bagi pemerintah.
Menurutnya, dokumen tersebut membahas berbagai isu strategis. Mulai dari konsentrasi ekonomi Indonesia yang terpengaruhi dinamika politik nasional. Juga kualitas tata kelola ekonomi, fundamental perekonomian, hingga potensi dominasi kebijakan fiskal terhadap kebijakan moneter.
“Beberapa kita kaji dan tinjau kembali beberapa aspek dan data. Konteks isu kritis, kualitas tata ekonomi, dan fundamental ekonomi, ancaman dominasi kebijakan fiskal terhadap moneter tersajikan pula data-data,” kata Fadhil.
Selain mengevaluasi pendanaan MBG, BEM Undip juga meminta pemerintah meninjau kembali postur APBN. Mahasiswa menilai kondisi perekonomian nasional masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah. Sehingga anggaran negara perlu lebih terarahkan pada sektor-sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Fadhil menegaskan pihaknya akan terus mengawal berbagai kebijakan ekonomi pemerintah agar lebih berpihak pada kepentingan publik.
“Kita akan terus awasi dan kawal. Pendidikan dan kesehatan, itu harusnya jadi prioritas,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menegaskan pihaknya akan melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program MBG. Keputusan tersebut setelah rapat konsolidasi secara internal dengan pimpinan BGN.
“Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran. Kami concern hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran,” ucap Nanik saat konferensi pers di Kantor BGN Jakarta pada Kamis, 4 Juni 2026.
BACA JUGA: Soal Menkeu Purbaya Larang Impor Thrifting, Apindo Semarang: Langkah Lindungi Pengusaha Lokal
Nanik menjelaskan, hingga saat ini, anggaran untuk program MBG pada 2026 memang telah di – efisiensi sebesar Rp67 triliun. Sehingga, pagu anggaran yang semula Rp335 triliun kini telah berkurang menjadi Rp268 triliun. (*)
Editor: Farah Nazila
