Setiap SPPG juga sudah mendapat arahan untuk membuat chat group yang di dalamnya berisi personel SPPG, perwakilan wali murid, perwakilan anak-anak, kepala sekolah, termasuk ibu hamil dan menyusui. Setelah adanya chat group tersebut, harapannya akan ada dialog interaktif antar berbagai pihak, sehingga program MBG benar-benar bermanfaat bagi penerima.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga menegaskan bahwa seluruh dinas kesehatan di kabupaten/kota sudah mendapat intruksi untuk membuat Posko MBG. Posko tersebut berfungsi sebagai tempat pengaduan, pengecekan, dan tanggap darurat ketika terjadi permasalahan.
BACA JUGA: Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Sebut Jateng Paling Siap Jalankan Program MBG
“Posko ini sebagai media informasi, penetrasi, dan quick response (respon cepat) apabila terjadi apa-apa. Posko diadakan oleh dinas kesehatan, sudah seizin dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Ini menjadi model untuk wilayah kita, 1×24 jam posko harus ada orangnya (petugas),” tegasnya.
SPPG Jebres sudah Mengantongi SLHS
Kepala SPPG Jebres Kota Surakarta, Jhoni Prabowo mengatakan, SPPG Jebres sudah beroperasi sejak 13 Januari 2025, dan mengantongi SLHS sejak Maret 2025. Sampai saat ini, SPPG ini tercatat melayani 3.308 sasaran. Terdiri atas 3.207 peserta didik tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK, serta 101 sasaran 3B yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Lebih lanjut, SPPG Jebres terus menjalin koordinasi dengan Dinas Kesehatan Surakarta dan Puskesmas Jebres untuk pengecekan lingkungan dan laboratorium secara berkala. Mulai dari hasil produksi seperti makanan, air maupun peralatan. Pengecekan juga berlangsung saat paket makanan bergizi gratis akan didistribusikan kepada penerima.
“Kami juga selalu melakukan pengecekan organoleptik (pengecekan tampilan, warna, dan bau). Bahkan, ahli gizi kami selalu merasakan masakan yang kami masak. Sampel makanan tersebut juga bisa kita uji,” katanya. (*)
Editor: Andi Naga Wulan.
