SEMARANG, beritajateng.tv – Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada September 2024 turun menjadi 3,4 juta orang. Sedang pada Maret 2024, penduduk miskin Jawa Tengah jumlahnya 3,7 juta jiwa. Angka itu mengalami penurunan sebanyak 307 ribu orang.
Adapun angka itu merupakan rilisan Badan Pusat Statistik (BPS). Kendati begitu, Kepala Bappeda Jawa Tengah, Harso Susilo, menyebut penurunan kemiskinan by name by address belum pihaknya peroleh.
Saat ini, kata Harso, Bappeda akan membuat kelompok kerja (pokja) untuk menangani kemiskinan di kabupaten/kota yang menjadi prioritas. Hal itu Harso ungkap saat beritajateng.tv jumpai di Kantor BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa, 21 Januari 2025.
“Kalau masalah kemiskinan secara absolut kita sudah tahu, kita sudah turun jadi 9,58 persen dari BPS, tapi by name by address tidak ada; jadi hanya persentase saja. Masalah kemiskinan memang kompleks sekali dan kita coba. Dari saya, masuk Bappeda itu kan mulai pokja prioritas kemiskinan,” ungkap Harso.
Sebelumnya, Ketua DRPD Jawa Tengah, Sumanto, mengusulkan untuk melakukan penyatuan data atau “satu data” untuk mempermudah pengentasan kemiskinan. Harso mengaku, pihaknya telah melakukan hal itu.
“Satu data sudah dilaksanakan semua sasarannya, tapi betul dipicunya memang tidak yang miskin banget, sedanglah, desil 2,3, 4, apalagi 3; itu dipicu sedikit itu sudah bergerak. Tapi yang benar miskin itu memang diberi bantuan apa pun tinggal melaksanakan, bertahan dari 10 menjadi satu, yang bertahan sudah bagus. Memang agak susah, mental, mindset, perilakunya, semuanya,” ungkapnya.
Seluruh OPD Jateng akan kolaborasi selesaikan kemiskinan
Harso mengaku, pada 2026 mendatang, seluruh OPD di Jawa Tengah akan berkolaborasi untuk mengentaskan kemiskinan melalui pilot project.
“2026 ada pilot project, benar-benar dikeroyok semuanya, kami kolaborasi, sudah tidak ada sekarang OPD yang sendiri-sendiri. Bappeda sebagai pengorkestra, kami lima tahunan ada RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah), tahunannya ada RAT bersama dengan RKPD Provinsi. Nanti ditetapkan setelah RKPD ditetapkan dan RKA itu selesai,” ungkap Harso.
