Harso membandingkan dampak pengurangan dana TKD pada pembangunan fisik dan nonfisik. Menurutnya, kebutuhan anggaran di bidang infrastruktur jauh lebih besar sehingga pengurangan dana terasa sangat signifikan.
“Beda dengan yang nonfisik, nonfisik itu kasih Rp1-2 miliar, oh sudah banyak. Tetapi infrastruktur dapatnya ya mungkin untuk daya saing, kemudian pemerataan, itu dampaknya kita juga semakin berkurang,” sambung Harso.
BACA JUGA: Anggaran Tembus Rp15,3 Miliar, Ahmad Luthfi Tinjau Langsung Perbaikan Jalan Todanan-Ngawen Blora
Lebih lanjut, ia menegaskan, meski pengurangan dana TKD berdampak pada pembangunan infrastruktur baru, namun pemeliharaan fasilitas publik tetap menjadi prioritas. Menurutnya, efisiensi yang dijalankan sejak 2025 sudah diarahkan agar perbaikan rutin tidak terhenti.
“Alhamdulillah hasil efisiensi tahun 2025, Inpres 1 kan efisiensi ya, infrastruktur sudah kami genjot sesuai kewenangan, baik irigasi, nantinya sudah kita genjot bersama. Ini tinggal sedikit-sedikit,” ucapnya.
Ia menambahkan, pengurangan anggaran akan lebih terasa pada proyek peningkatan infrastruktur, seperti pembangunan baru jalan atau gedung. Sementara untuk perbaikan atau pemeliharaan, dipastikan tetap dijalankan.
“Pas nanti musim hujan ya ada kerusakan [jalan], pemeliharaan tetap kami jaga, baik overlay maupun yang sifatnya peningkatan, itulah yang kami rem. Tapi pemeliharaan jangan sampai ada jalan yang berlubang. Njendul sithik ora apa-apa, kan ditambal,” jelas Harso.
Harso mencontohkan, di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, termasuk infrastruktur jalan dan irigasi, Pemprov Jawa Tengah memastikan masyarakat tetap bisa merasakan layanan dasar.
“Itu enggak apa-apa, tapi kami tidak membiarkan jalan berlubang semuanya di bidang marga, termasuk juga irigasi, kami perbaiki juga,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
