SEMARANG, 8/6 (beritajateng.tv) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jateng menilai Gubernur Ganjar Pranowo dan jajarannya belum bekerja maksimal dalam menangani kemiskinan. Pasalnya, berdasar data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, belum ada manfaat dan dampak positif dari penanganan kemiskinan di Jateng.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng Agung Budi Margono mengatakan berdasar laporan keuangan saat rapat paripurna antara DPRD Jateng dengan BPK, ada tiga fakta menarik terkait penanganan kemiskinan di Jateng tahun 2021 oleh Pemprov Jateng.
Fakta pertama yakni Pemprov Jateng belum optimal dalam hal koordinasi antar satuan kerja untuk penanganan kemiskinan.
“Kami melihat pola koordinasi belum optimal, ada tumpang tindih dan lain lain. Ada sektor-sektor kemiskinan yang belum disentuh oleh Pemprov Jateng,” kata Agung, Rabu (8/6/2022).
Kedua, dari segi pelaksanaan juga belum optimal. Ia menyebut Pemprov Jateng belum mendorong masyarakat miskin untuk produktif guna pendapatan berkelanjutan
“Program pengentasan belum berkelanjutan. bisa jadi ini karena pemberian bantuan yang hanya sekedar bantuan langsung. Belum ada fungsi pemberdayaan (masyarakat miskin),” tandasnya.
Ketiga, program pengentasan kemiskinan belum memberikan efek dan manfaat nyata
“Kata-kata dari BPK itu menarik ‘belum memberikan manfaat nyata kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan’. Nah ini Catatan resmi ya dari lembaga negara,” terang anggota Komisi C DPRD Jateng tersebut.
Menurutnya tiga fakta ini perlu menjadi catatan Pemprov Jateng untuk diperhatikan agar ke depan bisa benar benar mengentaskan kemiskinan dan dirasakan manfaatnya.
