KUDUS, beritajateng.tv – Herda Helmijaya resmi ditunjuk sebagai Pj Bupati Kudus yang baru.
Berikut ini adalah profil singkat Herda Helmijaya Pj Bupati Kudus yang baru.
Sebelum menjadi Direktur, Herda Helmijaya adalah penyelidik utama Stranas PK. Ia juga sempat menjadi sorotan karena menjadi satu yang kepolisian periksa dalam kasus pemerasan eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo.
Di kala itu, ia di periksa menjadi saksi.
Melansir dari LinkedIn, Herda menyematkan pengalamannya sebagai penyidik senior untuk kasus penipuan.
Dia juga menyematkan pengalamannya mengikuti Corruption Eradication Short Course Programme atau program kursus singkat pemberantasan korupsi di The Universty of Queensland.
BACA JUGA: Sempat Kaget saat jadi Pj Bupati Kudus, Herda Helmijaya: Saya Berikan yang Terbaik
Herda juga sempat menjabat sebagai Pj Bupati Nagekeo Nusa Tenggara Timur. Pelantikannya pada tanggal 6 November 2024 dan menyelesaikan tugas Pj Bupati-nya di tanggal 10 Januari 2025 kemarin.
Usai acara pelantikan, Herda mengaku siap menjalankan tugas yang Nana Sudjana berikan. Tak hanya itu, Herda juga mengaku akan menyelesaikan masalah stunting dan ketersediaan lapangan kerja di Kudus.
Herda menuturkan, PR itu tak hanya untuknya, melainkan Pj Kabupaten Magelang dan Pj Kabupaten Tegal yang hadir di lokasi.
“Ya pastilah, namanya kita juga di tugaskan. Pasti akan ada yang dilakukan. Pr-nya banyak, kita bicara masalah stunting, inflasi, lapangan kerja, dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan,” ungkap Herda.
Selain itu, penyerapan anggaran 2025 yang optimal juga menjadi fokus Herda.
Menjabat hingga Maret 2025
Herda akan mengemban jabatan sebagai Pj Bupati Kudus setidaknya sampai bulan Maret 2025 atau sesuai dengan evaluasi tiga bulan sekali para Pj Bupati. Di bulan Maret juga akan ada pelantikan Bupati dan Wakil bupati Kudus terpilih Samani Intakoris dan Bellinda Birton.
Saat ini, Plh Bupati Kudus Revlisiianto Subekti menjabat pimpinan tertinggi Kabupaten Kudus. Revli sendiri merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
Jabatan Plh Bupati sendiri memiliki banyak keterbatasan dalam mengambil keputusan strategis dan membuat kebijakan. Sehingga memang di perlukan Pj Bupati untuk kebutuhan birokrasi dan pengambilan kebijakan. (*)
