Digitalisasi Desa Perlu Dukungan Regulasi dan Anggaran

Para narasumber dalam Sosialisasi Non Perda "Digitalisasi Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat" yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. (wahyu robert/beritajateng.tv)

SEMARANG, 8/10 (beritajateng.tv) – Digitalisasi desa merupakan sebuah keniscayaan. Pasalnya, revolusi industri 4.0 memaksa semua lini untuk mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi digital. Meski begitu, masih ada sejumlah kendala di lapangan, seperti adanya sejumlah desa yang masuk blank spot, jaringan internet yang terbatas, maupun kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa.

Hal tersebut menjadi bahasan dalam Sosialisasi Non Perda “Digitalisasi Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat” yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jumat (7/10/2022).

Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto hadir virtual dalam Sosialisasi Non Perda “Digitalisasi Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat” yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. (wahyu robert/beritajateng.tv)

Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto yang hadir secara virtual mengatakan, konsep desa digital merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik dan kegiatan perekonomian. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi prioritas karena dampaknya terhadap perekonomian.

“Ini menjadi penting karena semua sektor diarahkan menggunakan aplikasi. Mulai dari pelayanan publik, perbankan, hingga layanan kependudukan,” katanya dalam acara yang dimoderatori Ricky Fitriyanto tersebut

Dia menambahkan, digitalisasi desa dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta membantu memasarkan potensi dan produk yang dihasilkan masyarakat. Digitalisasi desa juga memungkinkan pelaku UMKM tak lagi bergantung tengkulak dan mendekatkan pembeli dengan penjual.

Camat Pabelan Muchtarudin menambahkan, digitalisasi juga diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, digitalisasi letter C desa akan dimulai pada tahun 2023.

“Yang juga kerap menjadi sorotan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini selalu menjadi masalah di lapangan karena banyak warga yang mampu mendapat bantuan, sedangkan yang tak mampu justru tak dapat,” paparnya.

Dikatakannya, digitalisasi desa juga dapat diterapkan dalam promosi potensi desa, termasuk UMKM dan pariwisata. “Di Kecamatan Pabelan ini banyak produk UMKM. Saya mendorong promosi dilakukan secara online karena lebih murah daripada offline,” tandasnya.

Kepala Diskominfo Kabupaten Semarang Wiwin Sulistyowati mengatakan, digitalisasi desa memudahkan pengenalan desa secara global. Program tersebut menjadi upaya memanfaatkan teknologi untuk perbaikan pelayanan publik, kemudahan monitoring pembangunan desa, serta memaksimalkan potensi PADesa melalui BUMDes.

“Kunci utama digitalisasi desa adalah peningkatan literasi digital, kerjasama antar pihak, keterlibatan generasi muda, serta dukungan regulasi dan budgeting,” ujarnya.

Dikatakannya, ada beberapa langkah strategis yang bisa diambil Pemkab dan DPRD untuk mewujudkan digitalisasi desa. Diantaranya dengan mendorong peningkatan porsi belanja APBN dan APBD 40 persen untuk potensi lokal dengan sarana marketplace, dan mengusahakan agar tersedia anggaran cukup untuk penambahan infrastruktur bandwidth dan jaringan.

Selain itu, kerjasama semua pihak dibutuhkan untuk mengakselerasi perkembangan ekonomi. Pasalnya, kemampuan keuangan pemda terbatas.

“Perlu adanya intervensi APBDes dan swadaya masyarakat, peran serta BUMDes membangun desa internet, serta masyarakat perlu memanfaatkan pelatihan digital gratis di internet,” katanya. (adv)

editor: ricky fitriyanto

Leave a Reply