Ia menyebut, untuk sementara waktu operasional BKD (Badan Kepegawaian Daerah) akan memanfaatkan gedung milik instansi lain yakni Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaktertrans).
BACA JUGA: Sering Tergenang dan Bergelombang, Jalan Citarum Semarang Segera Pembetonan
“BKD-nya nanti menggunakan kantor yang di Disnakertrans,” imbuhnya.
Selain itu, sejumlah proyek pembangunan lain juga tetap masuk dalam alokasi, seperti fasilitas di Bandara Adi Soemarmo hingga gedung instansi pemerintah.
“Di Cipta Karya itu ada pembangunan ruang tunggu bandara dan ruang VIP di Bandara Adi Soemarmo, kemudian ada juga pembangunan gedung di kejaksaan, itu juga ada,” katanya.
Anggaran untuk Jalan Rp320 Miliar Meski Total Belanja Turun
Di tengah penyesuaian anggaran, Henggar menegaskan bahwa alokasi untuk penanganan jalan tidak mengalami perubahan signifikan. Ia menyebut, anggaran khusus untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan provinsi tahun ini berada di kisaran Rp320 miliar.
Sementara itu, total belanja Dinas PUPR Jawa Tengah secara keseluruhan mencapai sekitar Rp659 miliar sebelum efisiensi.
“Yang Rp320-an miliar itu untuk jalan. Total belanja yang ada di kami ini ada Rp659 miliar kalau tidak salah, tapi setelah dikurangi Rp12 miliar ya berkurang,” ujarnya.
Henggar menegaskan, angka tersebut sudah mencakup berbagai komponen belanja, termasuk belanja pegawai dan program di bidang lain seperti Cipta Karya.
“Prinsipnya itu semua juga termasuk belanja pegawai dan lain-lain,” katanya.
Henggar mengakui, jika dibandingkan tahun sebelumnya, anggaran PUPR tahun ini mengalami penurunan cukup signifikan. Ia menyebut, pada 2025 total anggaran gabungan dari sektor pekerjaan umum di Jawa Tengah sempat mencapai kisaran Rp1,3 hingga Rp1,4 triliun.
“Kalau tahun lalu, yang di PSDA saja sekitar Rp300-an miliar, kemudian yang di Bina Marga sekitar Rp1 triliun. Kalau jumlahkan kisarannya Rp1,3 atau Rp1,4 triliun,” ungkapnya.
